Kamis, 8 Oktober 2026
News  

752 Warga Huntap 1 Tondo Palu Tak Kunjung Terima Sertifikat Tanah

752 Warga Huntap 1 Tondo Palu Tak Kunjung Terima Sertifikat Tanah
Anak-anak warga Huntap 1 Tondo, Kota Palu. Foto: Agus Gerbek

Palu, Teraskabar.id – Ratusan warga Hunian Tetap (Huntap) I Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, mengaku resah karena sertifikat hak milik (SHM) atas lahan dan rumah mereka hingga kini tak kunjung terbit.

Padahal, sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan atas lahan dan bangunan yang dibangun Yayasan Budha Tsu Chi  sebanyak 1.500 unit  dan anggota ASEAN melalui The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management ( AHA Centre ) 100 unit selaku korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi  tahun 2018 silam.

Baca juga: Sertifikat Nasabah Diduga Hilang, PN Donggala Gelar Sidang Pembuktian

Dari 1.600 Kepala Keluarga ( KK) yang mendiami Huntap 1 Tondo tersebut,  tercatat masih sekitar 752 KK yang belum menerima sertifikat.  Sementara 848 KK lainnya telah menerima SHM melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kondisinya inilah yang membuat sebagian warga penghuni Huntap 1 Tondo resah karena mereka telah menghuni Huntap 1 Tondo ini kurang lebih 3 tahun.  Bahkan, sudah sering kali permasalahan ini  ditanyakan kepada pihak Pemerintah Kota Palu, namun warga tidak  pernah mendapatkan jawaban yang  komprehensif dan ada kesan saling lempar tanggungjawab di antara Organisasi Perangkat Daerah ( OPD).

” Jawaban mereka  itu-itu saja dan mengambang. Terkesan pihak Pemkot Palu masa bodoh dengan urusan SHM warga Huntap 1 Tondo, ” kata Wawan, salah seorang warga Huntap 1 Tondo, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Klaim Lahan Huntap Tondo II, Pemkot Palu Janji Tuntaskan Dua Pekan

Menurut Wawan, pihak  ATR/BPN Kota Palu sebenarnya tinggal menunggu bola, kapan itu diajukan oleh Pemkot mereka akan langsung eksekusi. Cuma persoalannya, kalau harus menunggu program PTSL turun, maka warga sebaiknya bersabar dan harus mengelus dada. Apalagi untuk  tahun ini program PTSL masuk wilayah Huntap Duyu, bahkan sudah sekitar 107 KK warga menerima sertifikat tanah.

  Wagub Sulteng Meninjau Huntap Persiapan Kunker Wapres Ma’ruf Amin

Sebenarnya tambah Wawan, jika Pemkot Palu memiliki political will dan niat tulus untuk menyelesaikan sertifikat warga Huntap Tondo, tidak perlu harus menunggu program PTSL atau program sertifikat tanah secara gratis.  Tetapi bagaimana mangalokasikan anggaran untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB).

” Sesungguhnya itu benang merah semua ini, karena tidak ada anggaran untuk bayar biaya PBHTB, makanya ATR/BPN juga tidak memproses sekalipun adminstrasi warga sudah lengkap dan memenuhi syarat,” tuturnya.

Baca juga:3.600 Unit Huntap Belum Terbangun bagi Korban Bencana Pasigala di Palu

Kalaupun tambahnya ada sejumlah 124 unit rumah yang tanahnya  masih dalam sengketa administrasi seperti di sebagian wilayah RT 01/RW 16 dan  RT 05/RW 01, tidak menafikan warga lain. Termasuk bagi 100 KK warga Kampoeng ASEAN. Karena ini  tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Provinsi Sulteng.

” Yah kami  berharap, Pemkot Palu memiliki seanse of crisis atau kepekaan, sehingga sertifikat tanah  ini segera diselesaikan, dan hidup kami juga bisa tenang,” pintanya.

Wawan juga mengungkapkan hasil audiensi antara Forum RT/RW Huntap 1 Tondo ke Kantor ATR-BPN Kota Palu pada  4 September 2023 yang diterima pejabat kantor ATR-BPN, ibu Fitri dan Kepala Bidang Pertanahan Dinas Tata Ruang Kota Palu  Suryadi Sabri,  menyebutkan bahwa  pada tahun 2020,  ada 1.000  bidang yang tergambar sebagai  subjek  hak berdasarkan SK Wali kota.  Setelah dilakukan pengisian formulir pendaftaran tanah, dari jumlah 1.000 bidang hanya 848 bidang yang valid dan sudah dibuatkan sertifikatnya.

Baca juga: Parimo Berduka, Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Wawan Setiawan Meninggal

  Menag Nasaruddin Tinjau Masjid Raya Baitul Khairaat Jelang Serah Terima

Sementara 152 bidang dari yang 1.000 bidang masih belum clear dikarenakan ada yang tidak hadir dan mengisi formulir. Bahkan saat dilakukan tracking oleh petugas BPN untuk bertemu dengan yang bersangkutan, ada yang sudah meninggal dunia, ada juga yang minta perubahan nama pada sertifikat, sehingga berbeda dengan di SK penerima. Kemudian  adanya NIK yang tidak terbaca oleh sistim sehingga menghambat proses di tahap ini.

” Intinya dalam pertemuan  tersebut perwakilan warga Huntap mendesak Pemkot Palu dan ATR/BPN untuk segera menerbitkan sertifikat tanah  dan akan tetap mengawal prosesnya. (Agus Gerbek/teraskabar)