Anggaran Pilkada Donggala Hanya Rp32 Miliar, KPU Pasrah

Donggala, Teraskabar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala pasrah dengan anggaran Pilkada Donggala 2024 hanya sebesar Rp 32 miliar. Sementara tahapan Pilkada masih banyak yang belum terlaksana.

Sebelumnya, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani bupati periode sebelumnya, nilai NPHD berada di angka Rp49 Miliar untuk anggaran Pilkada Donggala 2024.

Baca juga: Gubernur Sulteng Setujui Dana Hibah Pengamanan Pilgub 2024 Rp27,141 Miliar

Ketua KPU Donggala, Nubia mengaku sudah menerima jumlah anggaran sebesar Rp32 miliar itu dengan resiko akan ada tahapan Pilkada yang tidak bisa terbiayai.

“W.slam..qt terima sesuai kemampuan Pemda saat ini dan akan laksanakan tahapan sesuai kemampuan dana yang diberikan Pemda, yang pasti akan ada tahapan yang tidak dapat terbiayai dengan angka Rp32 Miliar,” kata Nurbia kepada media ini, Senin (1/7/2024).

Hal yang menjadi kendala sekarang lanjut Nurbia, Pemda enggan mencairkan dana apapun. Hingga saat ini, KPU Donggala baru menerima 5% atau sejumlah Rp2,5 Miliar.

“Dana itu akan habis awal Juli ini,” tambahnya.

Baca jugaSekda Rustam Efendi: Kadis PMD Donggala Akan Diberhentikan Sebagai ASN

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala, Rustam Effendi mengatakan, Pemkab Donggala hanya sanggup menyiapkan anggaran Pilkada sebesar Rp 32 miliar. Angka ini tertuang dalam dokumen APBD Donggala 2024 yang dibahas Badan Anggaran bersama Pemkab Donggala. Pada pembahasan anggaran 2023, TAPD bersama Badan Anggaran merasionalisasi angka Rp49 miliar menjadi Rp32 miliar.

Pemkab Donggala beralasan tidak bisa menyanggupi permintaan KPU disebabkan anggaran daerah yang minim. .

“Pemkab tidak bisa memenuhi permintaan KPU Rp49 miliar karena angka yang dibahas TAPD dan Badang Anggaran hanya sebesar Rp32 miliar. Angka itu tidak bisa lagi diubah karena sudah menjadi peraturan daerah (Perda) apa lagi memang uang tidak tersedia, dari pada di- iyakan resiko bagi Pemkab,” kata Rustam, Senin (1/7/2024).

Rustam menegaskan, Pemkab Donggala tidak ada siasat atau maksud lain karena memang real kondisi keuangan daerah. Mantan kepala Bappeda itu mengungkapkan, pada Pilkada 2019, nilai NPHD hanya Rp37 miliar, namun sukses juga pelaksanaan pilkada, bahkan ada kelebihan anggaran.

“Agar KPU Donggala tahu, keuangan daerah sudah sandar jarum. Intinya, Pilkada harus jalan, anggarannya sesuai hasil rasioanalisasi yang tertuang dalam batang tubuh APBD,” ujarnya. (jalu/teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *