Bawaslu Parimo Perkenalkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada 2024

Parimo, Teraskabar.idBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) meluncurkan posko kawal hak pilih jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Peluncuran posko kawal hak pilih ini berlangsung di Kantor Bawaslu Parimo, Rabu (26/6/2024).

“Hari ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meluncurkan posko kawal hak pilih untuk kegiatan pengawasan terhadap pemutakhiran dan penyusunan data pemilih,” kata Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Parimo, Fatmawati, S.T, di Parigi, Rabu (26/6/2024).

Baca jugaCiptakan Pemilu Damai, PDIP Hadirkan Posko Gotong Royong di Kabobona Sigi

Menurut Fatmawati, posko ini dibentuk  untuk melakukan kegiatan pengawasan pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Parimo.

Tujuannya, untuk memberikan pelayanan jika sewaktu waktu Bawaslu mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang telah memiliki hak pilih, namun belum terdaftar dalam data pemilih.

“Jadi banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih,” ujarnya.

Dengan demikian, masyarakat bisa menghubungi langsung pengawas ditingkat kecamatan, maupun ditingkat desa.

Baca jugaPastikan Hak Pilih Anak Binaan, Kepala LPKA Palu Hadiri Rakor DPTb KPU Kota Palu

“Jadi posko aduan itu bukan hanya terdapat di kantor Bawaslu setempat, namun ada pula di sekretariat Panwaslu dan di rumah para pengawas desa,” jelasnya.

Adanya posko kawal hak pilih ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa saat ini ada tahapan pemutakhiran data pemilih yang diawali dengan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih itu sendiri.

“Dalam hal ini, petugas Pantarlih mendatangi rumah-rumah warga untuk didaftar dan dimasukkan dalam daftar pemilih,” katanya.

Baca jugaPetugas Pantarlih Pilkada 2024 Terpenuhi di Tolitoli

Dengan kententuan, bahwa warga tersebut memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kemudian, diharapkan pula masyarakat dapat menunjukkan identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu keluarga (KK) ketika petugas Pantarlih mengunjungi rumah mereka.

Petugas Pantarlih ini bekerja dalam waktu selama 30 hari, yakni mulai 24 Juni hingga tanggal 25 Juli 2024. (wad/teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *