Palu, teraskabar.id/ – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan memberikan pendampingan teknis bagi para pelaku budidaya perikanan, termasuk Udang Vannamei. Langkah tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan produktivitas budidaya perikanan di Sulteng.
“Kita akan melihat dari aspek aspek mana saja dinas kelautan dan perikanan bisa membantu masyarakat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Dr. Yopie M.I. Patiro, SH., MH., usai seremoni panen perdana parsial udang Vannamei di tambak H. Fahmi Thalib di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kamis (5/2/2026).
Selain itu, DKP Sulteng sesuai dengan tugas dan fungsinya, akan menyiapkan benih berkualitas, serta proses produksi dari hulu ke hilir. Hal itu untuk mengantisipasi masalah yang pernah mendera industry udang Vannamei sebagai andalan sektor kelautan dan perikanan dalam penerimaan devisa negara.
Masalah tersebut mulai kasus penyakit udang yang belum reda, penolakan pasar oleh karena terdeteksi adanya residu antibiotic, hingga yang paling menghebohkan adalah penemuan radioaktif Cesium (Cs-137) oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada salah satu kontainer udang yang berasal dari Indonesia.
Penemuan Cs-137 tersebut berdampak pada kebijakan Amerika Serikat menutup sementara impor udang Indonesia selama periode Agustus hingga Oktober 2025.
Akibatnya, harga udang anjlok hingga 50% , berada di bawah HPP. Bahkan udang berukuran besar sangat minim peminat. Pasalnya sekitar 63% udang Indonesia diekspor ke AS.
“Makanya, dinas kelautan dan perikanan Sulteng akan melakukan upaya upaya pendampingan dalam proses budidaya itu sehingga udang yang dihasilkan memenuhi standar kualitas ekspor,” katanya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng
Secara terpisah, Dr. Hasanuddin Atjo memberi motivasi kepada para pelaku budidaya udang Vannamei. Menurut pemilik industry tambak supra intensif Udang Vannamei di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan ini, performa industri udang nasional awal tahun 2026 kembali menggeliat. Hal ini memberi motivasi kepada pelaku bisnis udang yang sempat redup terutama pembudidaya.
Sinyal menggeliat ditandai dengan harga udang pada tahun 2026 kembali normal. Bahkan, harga udang size 100 tembus di angka Rp62.000/kg, hampir dua kali terhadap harga pada tahun 2025, yang anjlok hingga Rp35.000/kg.
“Momentum ini mestinya dijaga agar masalah penyakit udang, residu antibiotic, hingga kasus penemuan radioaktif Cesium (Cs-137) tidak lagi berulang,” kata pemilik tambak yang peresmian tambaknya dilakukan langsung oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dhahuri dan dihadiri Almarhum Soedarto, kala itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Olehnya, Dr. Hasanuddin Atjo terus mendorong kinerja industri udang local melalui kalibrasi Standar Operasional Presedur ( SOP) terhadap lima pilar berkaitan dengam maju – mundurnya industri yang berdampak pada devisa maupun penyerapan tenaga kerja.
Lima pilar dimaksud adalah penyediaan benur bermutu, teknologi sterilisasi air, sistem budidaya, penanganan limbah serta pascapanen. Kelimanya harus dibenahi secara paralel.
Benur merupakan pilar yang urgent dibenahi. Hampir 60 % benur yang beredar terdeteksi berpenyakit dengan karakter genetik belum jelas, karena adanya praktek persilangan antarstrain di hatchery.
SOP hatchery mestinya segera dibenahi, memenuhi kriteria kalibrasi. Hatchery yang belum bisa memenuhi persyaratan, untuk sementara waktu tidak diperkenankan beroperasi. Ini tentunya membutuhkan cara win win solution.
Selanjutnya, sterelisasi air menggunakan bahan kimia harus ditinggalkan karena tuntutan pasar yang semakin kuat. Sudah saatnya menggunakan cara mekanis yang lebih ramah lingkungan.
Integrasi filter mekanis dengan sterilisasi yang berbasis listrik (sinar ultra violet dan teknik elektrosis), saatnya digunakan karena akan meningkatkan efisiensi antara lain pangkas areal tandon dan menekan ongkos produksi sterilisasi.
Ia menekankan, sudah saatnya melakukan penerapan budidaya dua step, yaitu nursery (karantina) dan growout (kolam pembesaran). Budaya pengecekan kesehatan benur sebelum menabur di nursery dan diteruskan ke growout mesti dibangun dan wajib.
Konsep dua step dan budaya pengecekan kesehatan benur berlaku pada semua tingkat teknologi. Dari teknologi yang paling sederhana di rakyat hingga yang intensif di level perusahaan.
Agar efisiensi diperoleh, maka integrasi dari IoT (Internet of Things) dalam pemantauan kualitas air, menghidupkan aerator dan mesin pelontar pakan terintegrasi dengan sensor.
Konsep ini kata Dr. Atjo, membuat Equador menjadi raja udang dunia meski bergaris pantai sekitar 3.200 km, mereka mampu mengekspor pada tahun 2025 mendekati 1,2 juta ton. Sedang Indonesia hanya sekitar 200 ribu ton dengan HPP budidaya lebih mahal $US 0,75/kg.
Teknologi penanganan limbah mesti terus dikembangkan. Integrasi teknis mekanis, bio treatment dan pemanfaatan komoditi yang bisa menyerap bahan organik terlarut dapat dikembangkan.
Luas areal IPAL idealnya lebih besar dari tandon yang dibagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama mekanisasi limbah padat, kedua bio treatmen menggunakan probiotik dan terakhir pemanfaatan Ikan Nila Salin dan Rumput laut.
Pascapanen masih menjadi persoalan mendasar dalam berbaikan mutu udang karena mengakar. Tataniga yang terbangun sejak lama telah menjadi budaya yang mesti dirubah.
Proses sortir mengelompokan size (ukuran) yang dilakukan di tambak sangat menurunkan mutu udang. Seharusnya cara itu diubah dengan mematikan udang secara cepat, segera diangkut dengan prinsip rantai dingin (Cold Chain System) dan selanjutnya proses sortir di pabrik.
Merealisasikan SOP seperti yang dibahas bukan perkara mudah. Namun bisa dilakukan seperti yang dipraktekkan oleh Equador, Vietnam maupun Thailand. Mindset mereka adalah mutu dan efidiensi.
Terakhir, Indonesia tentunya bisa melakukan hal itu dengan membangun frekuensi yang sama. Diperlukan konsep kalibrasi yang baku, kemudian disosialisasi, diimplementasi diawasi dan dievaluasi untuk penyempurnaan.
Terakhir, diperlukan role model untuk menguji konsep kalibrasi pada lima pilar itu. Dan disarankan berbasis pulau besar seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku dan Papua. (red/teraskabar)
