Morowali, Teraskabar.id – Sejumlah kepala desa di Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyampaikan aspirasi terkait belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah. Aspirasi itu muncul saat para kepala desa menghadiri kegiatan lomba administrasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Morowali di Desa Samarenda, Selasa (19/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, dipimpin Kades Harapan Jaya, para kepala desa menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Abdul Malik Hafid, untuk meminta kepastian pencairan.
Kepala Desa Harapan Jaya, Muryanto, mengajak para kepala desa se-Kecamatan Bumi Raya menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Morowali, Abdul Malik Hafid. Melalui langkah itu, para kepala desa berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pencairan dana yang selama ini dinilai penting bagi jalannya pemerintahan desa.
Menurut Muryanto, keterlambatan pencairan DBH mulai memengaruhi sejumlah program pelayanan masyarakat di desa. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mencairkan Dana Bagi Hasil agar program-program desa tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Muryanto.
Dipimpin Kades Harapan Jaya, Aspirasi Disampaikan dengan Santun
Selain untuk pelayanan masyarakat, DBH juga berfungsi mendukung berbagai kegiatan operasional pemerintah desa. Oleh sebab itu, Muryanto menilai pencairan dana tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Di sisi lain, Muryanto meminta Kepala Dinas PMD Morowali meneruskan aspirasi tersebut kepada Bupati Morowali. Mereka berharap pemerintah kabupaten segera mempercepat proses pencairan dana agar pembangunan desa tidak mengalami hambatan lebih lanjut.
“Jawaban pak Kadis tadi, beliau akan sampaikan lagi ke pak Bupati, bahkan beliau juga sudah beberapa kali sampaikan terkait itu ke pak Bupati dan Dinas terkait,” ucap Muryanto.
Sementara itu, momentum lomba administrasi perkembangan desa dimanfaatkan para kepala desa untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian, aspirasi tersebut dapat langsung diterima oleh pihak terkait di lingkungan pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, Muryanto juga menegaskan bahwa DBH menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi desa. Dana tersebut berasal dari sebagian pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten melalui sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Melalui mekanisme itu, pemerintah kabupaten wajib menyalurkan sebagian pendapatan kembali kepada pemerintah desa sesuai amanat Undang-Undang Desa. Karena alasan tersebut, keterlambatan pencairan DBH dinilai dapat memengaruhi efektivitas pembangunan di tingkat desa.
Perbedaan DBH, DD dan ADD
Pada dasarnya, Dana Bagi Hasil memiliki karakter berbeda dibanding Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa bersumber langsung dari APBN dan disalurkan pemerintah pusat ke rekening desa. Sementara itu, ADD berasal dari dana perimbangan APBD kabupaten yang umumnya digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa.
Berbeda dari dua skema tersebut, DBH berasal dari pembagian pendapatan pajak dan retribusi daerah yang kemudian dikembalikan kepada desa. Karena itu, keberadaan DBH sangat membantu pemerintah desa dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat secara mandiri.
Selain memperkuat pelayanan publik, dana tersebut juga mendukung pembangunan infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, desa-desa di Kecamatan Bumi Raya berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pencairan DBH.
Sebelumnya, dipimpin Kades Harapan Jaya, para kepala desa di Kecamatan Bumi Raya sepakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kepala Dinas PMD Morowali. Langkah itu mereka lakukan agar pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pencairan dana yang dibutuhkan desa.
Hingga kini, para kepala desa masih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah terkait aspirasi tersebut. Meski demikian, mereka berharap komunikasi dengan pemerintah kabupaten tetap berjalan baik demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat desa dapat terus berjalan optimal. Selain itu, berbagai program pembangunan di tingkat desa juga dapat terlaksana sesuai rencana pemerintah desa masing-masing. (G)
