Distribusi Bantuan Korban Banjir Tolitoli Melalui Jalur Laut

Tolitoli, Teraskabar.id– Distribusi bantuan korban banjir di Tolitoli, Sulawesi Tengah, harus melalui jalur laut. Sebab, akses transportasi terputus karena sejumlah jembatan roboh maupun ruas jalan rusak parah usai dihantam banjir bandang, Rabu dinihari (23/3/2022).

Misalnya, jembatan yang menghubungkan  jalan trans Sulawesi  di Tolitoli  putus di wilayah Kecamatan Galang dan Kecamatan Dako Pemean, serta jembatan di Dusun Malempak Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan putus akibat diterang banjir bandang. Begitupula ruas jalan di Kecamatan Galang dan Kecamatan Dako Pemean mengalami kerusakan.

Baca juga: Tolitoli Usai Dikepung Banjir Bandang, Begini Kondisinya

Baca juga: Jalur Trans Sulawesi di Tolitoli Bisa Dilalui Kendaraan Jelang Puasa

Olehnya, bantuan yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli untuk ratusan warga yang rumahnya terendam banjir di tiga wilayah yang menghubungkan Tolitoli dengan Buol, diangkut pihak BPBD menggunakan kapal nelayan yang kapasitas muatannya sangat terbatas.

BPBD Tolitoli menyalurkan bantuan kepada korban banjir Tolitoli melalui jalur laut. Foto: ramlan

” Akibat akses jembatan yang putus akhirnya kita menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok menggunakan jalur laut dengan kapal tangkap milik nelayan dari pelabuhan Tanjung Batu Tolitoli,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Tolitoli, Vidia Saputra kepada media ini, Senin (28/3/2022).

Distribusi bantuan korban banjir kepada warga yang terdampak banjir di sejumlah desa tersebut lanjutnya, ada juga dari pihak organisasi lainnya di Tolitoli, namun disalurkan secara langsung.  Tidak melalui Posko penanganan bencana BPBD.

” Untuk wilayah yang jauh seperti Desa Telukjaya, Laulalang, Salumpaga  Kecamatan Tolitoli Utara, bantuan sembako yang disalurkan dua hari baru tiba di lokasi karena lewat jalur laut dulu baru jalur darat gegara jembatan putus,” kata Vidia itu.

Menurutnya, dalam penanganan bencana yang didahulukan pihak BPBD baru berupa pemenuhan kebutuhan dasar.  Sementara untuk kerusakan fisik akibat bencana banjir, kewenangan dinas PUPR.

” Kalau di daerah yang kita dahulukan itu selalu kebutuhan dasar dulu, yaitu batuan sembako ke masyarakat, menyusul penanganan fisiknya,” kata Vidia. (ramlan/teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *