Faksi-faksi Palestina Menetapkan Empat Poin Syarat Proposal Gencatan Senjata 

Jakarta, Teraskabar.id – Pada hari kedua “Pameran Foto Taufan Al-Aqsa” yang diselenggarakan oleh Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) berkolaborasi dengan Forum Mahasiwsa Bela Palestina dan Universitas Saintek Muhammadiyah (USM), Ketua YPSP mengungkapkan tabiat agresi penjajah Israel dan realitas yang dihadapi bangsa Palestina di Jalur Gaza, di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (26/6/2024).

Dalam pemaparannya, Ahed Abu Al-Atta juga mengatakan Faksi-faksi Palestina telah menetapkan empat poin dan persyaratan agar proposal gencatan senjata dapat diterima dari manapun proposal itu berasal.

Baca jugaIni Hasil Seleksi Wawancara Calon Sekda Kota Palu

“Yang pertama adalah menghentikan agresi militer Israel secara total di Jalur Gaza, kedua, militer Israel menarik diri secara menyeluruh dari Gaza dan para pengungsi Kembali ke rumah mereka, ketiga, mulai membangun Jalur Gaza yang telah dihancurkan oleh Israel, dan keempat adalah menyepakati pertukaran tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel dengan tantara Israel yang ditawan faksi Perlawanan.” Jelas Ahed

Ahed juga mengapresiasi peran Masyarakat dan pemerintah Indonesia yang selama ini mendukung bangsa Palestina, termasuk civitas akademi dan mahasiswa.

“Masyarakat dan Pamerintah Indonesia berada di garis terdepan dalam memberikan dukungan terhadap bangsa Palestina, dalam mendukung ketegaran rakyat Palestina di Gaza” ungkapnya.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Sementara itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri yang hadir dalam acara tersebut, Muhammad Sahrul Rajab, Kordinator Wilayah 1, Direktorat Timur Tengah Kemlu, mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi bagi Israel melanggar berbagai hukum internasional dan hukum humaniter.

“Kebiadaban dan pelanggaran Israel yang terjadi terhadap bangsa Palestina, tidak terjadi mulai 7 Oktober 2023 saja, tapi jauh sebelum itu, sudah menjadi tradisi bagi Israel untuk terus melanggar berbagai macam hukum internasional dan humanitarian dan melanggar berbagai resolusi PBB” terang Rajab

Sebagai contoh, tambah Rajab, sebelum 7 Oktober, dalam dua tahun terakhir, sebelum tahun 2021 dan 2023 dan awal-awal tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah korban jiwa yang terus meningkat akibat operasi militer Israel di Tepi Barat yang secara otoritas ada di bawah Otoritas Palestina tapi tetap di bawah control Israel.

Baca jugaTolak Tuntutan Gencatan Senjata, Netanyahu Keras Kepala Ingin Serang Rafah

Sehingga 7 Oktober 2023, operasi badai Al-Aqsa, tegas Rajab “bukanlah titik tolak untuk melihat kondisi saat ini, tapi bagian kecil dari proses yang sedang terjadi dari berbagai macam pelanggaran Israel terhadap Palestina.

Sementara itu, Aktifis Perempuan dan Sekertaris DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Salma Fauziah menyerukan agar dukungan kepada bangsa Palestina tidak hanya berhenti pada acara formalitas di kalangan mahasiswa, tapi terus digulirkan baik dalam bentuk kajian-kajian strategis dan mamasifkan gerakan boikot terhadap produk-produk Israel serta terus konsisten bersuara melalui media digital. (red/teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *