Juli 2022, Mutasi Besar-besaran

Palu, Teraskabar.id– Mutasi besar-besaran akan dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu di bulan Juli 2022 dan kemungkinan menjadi mutasi terakhir di era kepemimpinan Hadianto Rasyid- Dr Reny Lamadjido.

“Setelah itu, kita bekerja full dan akan terbentuk team work yang baik di lingkungan kerja OPD, kecamatan, maupun kelurahan,” kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat membuka secara resmi sosialisasi bagi para Pimpinan OPD, Camat, maupun Lurah se-Kota Palu,  Rabu (6/4/2022) di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.

Pejabat yang masuk dalam gerbong mutasi besar-besaran kata Wali Kota Palu adalah mereka yang berkinerja rendah, terutama yang tidak bisa menjalankan amanah.

Baca juga: Pungli Masih Sering Terjadi di Pemkot

Baca juga: 52 Pejabat Fungsional Disdikbud Dilantik

Wali Kota mengungkapkan, ia telah memiliki catatan-catatan terkait hal itu dan ia akan melakukan evaluasi atas amanah serta tugas kerja yang telah diberikan.

“Saya berharap ketika diberikan amanah, disyukuri amanah yang diberikan dan melaksanakan amanah dan tugas kerja itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menghambat proses percepatan kerja kita, dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik,” tegasnya.

Dalam hal ini, Wali Kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kerja masing-masing.

“Amat salah bagi saya selaku Wali Kota, tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada kita semua. Tapi sangat ironi ketika telah diberikan kesempatan, ternyata masih juga melakukan cara-cara yang sama,” katanya.

Ia menyatakan sudah menjadi tugasnya untuk melakukan pembinaan baik penyampaian secara lisan maupun dengan mutasi yang dilakukan.

Terkait dengan rencana mutasi besar-besaran dan terakhir di era kepimpinannya, Wali Kota Palu mengakui akan berusaha untuk tidak melakukan gonta-ganti pejabat karena itu akan menghambat proses manajemen suatu OPD maupun kecamatan dan kelurahan.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga mengungkapkan rasa syukurnya di Triwulan III tahun anggaran 2021, Kota Palu termasuk salah satu daerah terbesar serapan anggarannya.

Namun di Triwulan I tahun anggaran 2022 ini, katanya serapan anggaran cukup lambat dan sangat lambat.

“Ini sudah menjadi budaya, bahwa di Triwulan I itu segala sesuatunya lambat dan yang dijadikan kambing hitamnya itu adalah SIPD dan Simda,” ujarnya.

Ia menyatakan dirinya bersama Wakil Wali Kota Palu berkeinginan di tahun 2023 mendatang, tidak ada perlambatan lagi di Triwulan I. Semua harus bergerak cepat dan tepat.

“Keterlambatan-keterlambatan itu jangan sampai terjadi disebabkan oleh hal yang bersifat non-teknis seperti praktik-praktik yang tidak sehat. Ini menjadi perhatian,” tekannya.

Wali Kota mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki perubahan kerja. Dalam artian, di Triwulan II harus bagus.

“Triwulan II menentukan, kalau tidak bagus, artinya bapak ibu tidak menginginkan posisi itu. Kalau tidak menginginkan, kita akan lakukan perubahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola kerja, namun jangan sengaja melambat-lambatkan diri.

“Kalau lambat, kita juga akan merugi. Lebih merugi lagi kalau kita tidak mau mempercepat kerja-kerja kita,” tambahnya. (teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *