Oleh Hasanuddin Atjo
2026menjadi tahun prihatin, terutama bagi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Dana transfer ke daerah (TKD) tinggal 693 triliun rupiah, berkurang sebesar 226,9 triliun rupiah.
Sulawesi Tengah bersama 13 Kabupaten/Kota, merasakan dampak kebijakan itu. Tahun 2026 dana TKD nya sebesar 10,53 triliun rupiah. Turun dibanding TKD tahun 2025 sebesar 18,46 triliun rupiah
Kemandirian fiskal daerah yang terkenal kaya nikel ini dan pertumbuhan ekonomi pernah mencapai dua digit, ternyata memprihatinkan dan miris melihatnya.
Berada pada kisaran angka 2 – 30 %. Artinya kemampuan belanja daerah ini sebesar 70 % – 98 % bergantung pada dana TKD.
Dampak yang mengemuka, antara lain ada kabupaten hampir tidak bisa membayar gaji pegawainya, terutama setelah pegawai PPPK tidak lagi menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.
Bidang pada OPD (organisasi perangkat daerah) Provinsi hanya bisa diberi anggaran sebesar150 juta rupiah. Sama halnya Biro, eselon II b hanya memdapat alokasi hampir serupa.
Sebelumnya, keduanya dapat alokasi anggaran miliaran rupiah. Kini mesti “memutar otak” , mencari solusi yang pas agar tetap bisa berbuat memberi pelayanan.
Peningkatan PAD, perbaikan kualitas belanja perangkat daerah, mendorong investasi jadi solusi andalan yang biasa terdengar, namun realitanya sulit direalisasikan.
Menjadi tantangan kemudian bahwa solusi itu butuh figur kreatif. Dia akan menemukan cara baru mengurai masalah dengan mengeksekusi cara baru itu yang disebut inovasi
Disinilah akar persoalannya. Ketersediaan figur predikat seperti itu sangat terbatas dan menjadi persoalan pada hampir semua daerah.
Sistem rekruitmen masa lalu lebih kepada pertimbangan politis. Belum berorientasi profesional dan kompetensi serta analisis kebutuhan ditengarai menjadi salah satu sebab.
Terlena dengan guyuran dana TKD melimpah, terus alami kenaikan. Adanya perasaan kecewa karena rekruitmen yang tidak sesuai berdampak terhadap motivasi dan ambisi meningkatkan kreatifitas dan daya saing
Kini kepala daerah terpilih periode Pilkada tahun 2024, ketiban beban yang tidak ringan. Pertama, menghadapi efisiensi anggaran sehingga mesti kerja extraordinary.
Kedua, stok figur berpredikat kreatif dan inovatif sesuai harapan sangat terbatas. Diputar seperti apapun, tidak banyak memberi perubahan yang mampu mendorong kinerja.
Mengangkat tim profesional pendamping OPD dinilai jadi salah satu upaya yang bisa membantu meningkatkan kreatifitas dan inovasi para perangkat daerah..
Jalan pintas yang bisa segera terlihat dampaknya adalah mengambil kebijakan “impor pemain”. Kebijakan seperti ini sering mendapat tantangan karena belum semua bisa menerima.
Terakhir bahwa semua harus bisa berubah. Strategi pasar membangun pencitraan yang semu mesti ditinggal. Sudah saatnya bangun keterbukaan dan bekerja bersama sama, bukan sama sama bekerja.
Poin ini yang tertangkap dari pikiran Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid ketika memberi sambutan pada berbagai kesempatan tentang program Sembilan BERANI yang di-recyclepada berbagai media. (***)
