Pemprov Nilai Kritik Ketua DPRD Sulteng Kurang Tepat

Palu, Teraskabar.idPemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa kinerja kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami kemajuan. Hal itu diakui sejumlah lembaga yang dikuatkan pada indikator fakta dan data.

Pada data dan fakta indikator makro pembangunan daerah Ranwal RKPD Provinsi Sulteng dapat diketahui sebagai berikut;

Pertama, Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulteng Tahun 2022 sebesar 15,17%, dan pada Tahun 2023 sebesar 11,91%.  Capaian ini telah melampaui sekaligus mencapai target yang diamanatkan dalam RKPD Sulteng Tahun 2023 yang menargetkan sebesar 9,90 – 10,90%.

Baca jugaKritik Tim Asistensi ke Gubernur Sulteng, Konfirmasi Nyata Tim Gagal

Selanjutnya LPE pada pada tahun 2024  ditargetkan di kisasaran 13,70 – 15,30% dan pada tahun 2025 pada Rancangan RKPD Tahun 2025 LPE ditargetkan di kisasaran 9,11 – 11,11%.

Kedua,  Tingkat Kemiskinan Sesuai Capaian BPS hingga Maret 2022 sebesar 12,33 persen, dan Maret 2023 sebesar 12,41 persen. Capaian tahun 2023 telah mencapai target yang diamanatkan dalam RKPD tahun 2023 sebesar 12,29 – 12,42 persen. Sedangkan  untuk tahun 2024 ditargetkan di kisaran 10,30 – 12,26% dan pada Rancangan RKPD tahun 2025 ditargetkan di kisaran 9,54 – 12,20%.

Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulteng pada Agustus 2022 sebesar 3,0 persen, menurun menjadi 2,95 persen pada tahun 2023. Capaian tahun 2023 tersebut telah mencapai target yang telah diamanatkan dalam RKPD Tahun 2023 yang menargetkan di kisaran 2,84 – 3,50 persen. Selanjutnya pada RKPD tahun 2024 ditargetkan di kisaran 2,61-2,84 persen.

Dengan tiga indikator data tersebut maka Pemprov Sulteng memahami kritik Ketua DPRD Dr. Nilam Sari Lawira di Forum Perangkat Daerah, Senin (18/3/2024), di Palu kurang tepat. Karena Pemprov mengukur kinerja dengan indikator capaian RKPD, bukan RPJMD.

Baca jugaUsai Gelar Perkara, Polda Sulteng Tetapkan Dua Tersangka Kasus TTG di Donggala

Demikian diterangkan Sekdakprov Sulteng Novalina dan Ketua Bappeda Sulteng Dr. Sandra Tubondo, serta Asisten II Setdaprov Rudi Dewantoro kepada tenaga ahli gubernur untuk disampaikan kepada khalayak, Selasa (19/3/2024).

Sebelumnya, Nilam Sati Lawira yang memenangi DPR RI Dapil Sulteng di Pileg 2024 sebesar 178 ribuan suara, menyebut kegagalan itu berpangkal pada perencana dan agen pembangunan. Dengan melakukan yang tidak seharusnya. Yakni merencanakan kegagalan dan menggagalkan perencanaan. ‘’Ini apa yang saya sebut dengan planning to fail and failing to plan,’’ tulis sebuah media online.

Bahkan Nilam dengan terang benderang proses perencanaan pembangunan di Pemprov terjadi banyak missing link. Antara RPJPD, RPJMD, Rentra OPD, RK OPD, dan missing link RKPD dengan KUA, dengan PPAS menjadi pemandangan tahunan.

‘’Proses penyusunan APBD Sulteng dari tahun ke tahun bersama DPRD. Tidak pernah dengan lembaga lain. Karena ada hak DPRD di sana yaitu menyusun anggaran belanja dan pendapatan daerah setiap tahun. Bila ada missing link apakah hal itu tidak mengganggu kinerja DPRD pula. Dan setiap tahun diawasi. Yang memberikan data pada ibu ketua terhormat mungkin kurang tepat,’’ tulis Andono Wibisono, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Gubernur.

Masih merujuk pada data, laju pertumbuhan domestik Sulteng juga meningkat. Dari 15,17 di tahun 2022 masih di atas rata rata nasional yaitu 11,91 persen (2023). Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi, Sulteng tertinggi.

Berikut pula capaian (kata data) yang disampaikan ke masyarakat semenjak Gubernur Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir memimpin selama tiga tahun sebagaimana meluruskan keterangan Ketua DPRD Nilam Sari Lawira.  Sesuai data, bahwa angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 3,02 persen pada tahun 2022 menjadi 1,44 persen  pada 2023.

⁠Penurunan tingkat pengangguran terbuka trennya dari 3,75 persen  pada 2022 menjadi 2,95 persen pada 2023. Dengan pencapaian ini, Sulteng masuk dalam lima besar daerah di Indonesia dengan tingkat pengangguran terbuka terendah.

‘’Sekali lagi ini kata data. Olehnya pemberian informasi yang benar dan tepat diharapkan sesuai dengan undang – undang keterbukaan informasi publik,’’ sebut Cak Ando, sapaan praktisi media itu.

Sumber: Bappeda/Tim TAPD Sulteng

Disarikan: tenaga ahli komunikasi publik gubernur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *