Pengadaan Alkes Tolitoli Dobel Bayar, BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara

Tolitoli, Teraskabar.idBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menemukan indikasi kerugian negara sebesar satu miliar rupiah pada pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) untuk 14 Puskesmas di Kabupaten Tolitoli tahun 2016. Penyebabnya, karena terjadi dobel pembayaran yang semula Pagu anggarannya Rp2,6 Miliar menjadi Rp3,6 Miliar.

Pagu awal Rp2,6 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, baru dibayarkan sekitar Rp2 Miliar karena terjadi keterlambatan pekerjaan. Sehingga, proses pembayarannya baru dilaksanakan kepada rekanan pada 2017. Kemudian kembali mendapat tambahan bayar pada 2019 dan tahun 2020 yang akhirnya melampaui pagu awal Rp2,6 Miliar, lalu membengkak jadi Rp3,6 Miliar.

Tambahan bayar yang semestinya tersisa Rp600 juta yang menjadi beban utang Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tolitoli ke rekanan, namun terjadi tambahan pembayaran senilai Rp1,6 Miliar dengan rincian tahun 2019 senilai Rp800 juta, lalu tahun 2020 juga Rp800 juta. Sehingga, BPK temukan pengadaan Alkes Tolitoli terindikasi merugikan keuangan negara.

Baca juga : Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Poso, Tiga Tersangka Ditahan Kejari

Zamzam Banyuwati selaku mantan pejabat Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program di Dinas Kesehatan (Dinkes) Tolitoli yang dihubungi media ini, Selasa (13/12/2022), terkait soal pengerjaan Alkes untuk 14 Puskesmas  yang terindikasi dobel bayar itu, mengatakan kalau dirinya tak memahami secara pasti. Karena pengusulan tagihan pembayaran prosesnya bukan pada bagian program,  melainkan di bagian keuangan dinas yang diajukan ke bagian Akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli.

” Saya tidak ingat lagi masalah prosesnya, karena saya menjabat Kasubag program dari tahun 2019 hingga tahun 2021 makanya saya lupa,” kata mantan Kasubag Program yang sudah dimutasi ke kantor Kesbang Linmaspol Tolitoli itu, Selasa (13/12/2022).

Baca jugaTelkom Ambilalih TelkomSigma Melalui Penyertaan Modal Rp2,6 Triliun

Berbeda halnya keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga pernah menangani proses pembayaran pengadaan Alkes yang bermasalah itu. Ia yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut kalau Alkes yang sudah enam tahun lamanya dikerjakan ternyata mengalami kelebihan pembayaran ke pihak rekanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *