Palu, Teraskabar.id – PHK Massal di GNI menjadi sorotan publik setelah Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa PHK Massal di GNI tidak boleh dipandang sebagai kebijakan internal semata, melainkan persoalan publik yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Oleh karena itu, ia mendesak Gubernur Sulawesi Tengah segera mengambil langkah konkret. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dampak PHK Massal di GNI dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi. Bahkan, ia menilai situasi ini berisiko memicu krisis sosial jika tidak segera ditangani.
Safri menyampaikan kritik tersebut saat melakukan kunjungan daerah pemilihan di Morowali dan Morowali Utara. Dalam kunjungan itu, ia secara langsung menyerap aspirasi pekerja yang terdampak. Para karyawan mengaku baru menerima surat pemutusan hubungan kerja dari manajemen baru PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Kondisi tersebut, menurut Safri, menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak bisa diabaikan.
“Ancaman PHK terhadap sekitar 2.000 karyawan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Jangan abaikan aturan hukum yang mengatur hak-hak pekerja,” tegas Safri, Rabu (8/4/2026).
Lebih lanjut, Safri menilai kebijakan tersebut bukan sekadar langkah efisiensi perusahaan. Sebaliknya, ia melihat adanya indikasi arogansi industrial yang berpotensi mengesampingkan aturan hukum. Ia menegaskan bahwa perusahaan besar seharusnya memiliki perencanaan matang dalam menghadapi dinamika bisnis. Namun demikian, keputusan PHK dalam jumlah besar justru dinilai sebagai jalan pintas yang merugikan pekerja.
“Perusahaan sebesar GNI harus punya mitigasi risiko yang jelas, bukan menjadikan PHK sebagai solusi instan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif. Sebab, ketika ribuan kepala keluarga kehilangan penghasilan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan. Selain itu, pengawasan ketat juga perlu dilakukan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.
“Ketika ribuan kepala keluarga terancam kehilangan penghasilan, ini bukan lagi urusan internal perusahaan. Negara harus hadir,” katanya.
Tidak hanya itu, Safri juga mendesak manajemen GNI untuk bersikap transparan. Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting guna meredam potensi konflik. Dengan demikian, publik dapat memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Jika tidak, maka kecurigaan dan gejolak sosial akan semakin meningkat.
“Perusahaan harus terbuka menjelaskan kondisi riilnya agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tambahnya.
PHK Massal di GNI: Dampak Ekonomi dan Sosial Mengintai
Sementara itu, Safri secara tegas meminta Gubernur Sulawesi Tengah segera memanggil pihak manajemen GNI. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan situasi tetap kondusif.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa PHK Massal di GNI tidak hanya berdampak pada pekerja. Sebaliknya, kebijakan tersebut juga berpotensi melemahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, perputaran ekonomi di kawasan industri sangat bergantung pada daya beli para pekerja.
“PHK massal ini berbahaya. Bukan hanya menambah pengangguran, tetapi juga memukul ekonomi daerah,” ucapnya.
Akhirnya, Safri menegaskan bahwa efek domino dari kebijakan ini tidak bisa dihindari. Penurunan pendapatan masyarakat, melemahnya daya beli, hingga potensi konflik sosial menjadi ancaman nyata. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak segera bertindak cepat dan tepat agar krisis sosial-ekonomi dapat dicegah sejak dini.
“Efek domino pasti terjadi. Daya beli turun, UMKM terdampak, dan ini bisa berkembang menjadi krisis sosial-ekonomi,” tandasnya. (G).
