Polda Sulteng Limpahkan Berkas Korupsi TTG Donggala ke Jaksa, Sudah Tahap I

Palu, Teraskabar.id – Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Donggala tahun anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp1,8 Miliar, berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Dalam perkembangannya, penyidik telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu DL oknum ASN di Pemkab Donggala dan M direktur CV MMP yang bertindak sebagai vendor.

Baca jugaUsai Gelar Perkara, Polda Sulteng Tetapkan Dua Tersangka Kasus TTG di Donggala

“Dugaan tindak pidana Korupsi Teknologi Tepat Guna (TTG) tahun 2020 dengan kerugian negara lebih dari Rp1,8 Miliar, berkas perkara sudah tahap I,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng, menjawab konfirmasi media di Palu, Jumat (21/6/2024).

Ia menjelaskan perkembangan kasus TTG, berkas perkara sudah tahap I atau sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

“Dalam berkas perkara dugaan korupsi TTG yang dilimpahkan kepada pihak kejaksaan tersangka adalah inisial DL dan M yang juga Direktur CV. MMP,” terang Kasubbid Penmas.

Baca jugaPengadaan Alat TTG di Donggala, BPK RI Ungkap Empat Pejabat Ikut Berperan

Kompol Sugeng Lestari juga menyebut, berkas tahap I dikirim tanggal 21 Mei 2024 tetapi dikembalikan untuk memenuhi beberapa petunjuk (P.19) dan oleh penyidik setelah dipenuhi berkas dikirim kembali pada Rabu (19/6/2024).

“Kita tunggu saja perkembangan hasil penelitian oleh pihak kejaksaan. Semoga saja dapat segera dinyatakan P.21 atau berkas lengkap, sehingga dapat diinformasikan kembali pelaksanaan tahap II,” ujarnya.

Untuk menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi TTG ini, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng telah memeriksa 289 orang sebagai saksi.

Baca jugaPolda Sulteng Kembali Periksa Kasman Lassa Hari Ini

Perbuatan kedua tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara diduga sebesar Rp1.873.509.827.

Baik DL maupun M, diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 ayat 1 Undang-undang (UU) No.18 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP. (teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *