Palu, Teraskabar.id – Sulawesi Tengah menghadapi paradoks di tengah pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam. Daerah ini menopang ekonomi nasional, tetapi ruang fiskalnya harus terus mendapat perhatian. Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyoroti kondisi tersebut dalam pembahasan RAPBN 2027 tembus Rp4.097 triliun.
Ia meminta pemerintah pusat memastikan besarnya anggaran negara memberikan dampak nyata bagi daerah.
“Kalau APBN kita hampir Rp4.100 triliun dan disebut ekspansif, pertanyaannya sederhana, seberapa besar dampaknya bagi daerah? Khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya alam dan hilirisasi,” kata Safri, Kamis (3/9/2026).
Safri menilai pemerintah tidak boleh menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan fiskal.
Sebab, pertumbuhan ekonomi juga menghadirkan kebutuhan pembangunan baru. Aktivitas pertambangan dan industri membutuhkan infrastruktur yang memadai.
Pertumbuhan penduduk dan mobilitas ekonomi juga meningkatkan kebutuhan layanan publik. Karena itu, kapasitas fiskal pemerintah daerah harus bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
RAPBN 2027 Tembus Rp4.097 T, Safri: Pertumbuhan Ekonomi Tak Boleh Meninggalkan Daerah
Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Pertambangan, kawasan industri, dan hilirisasi berkembang pesat di sejumlah wilayah.
Morowali dan Morowali Utara menjadi contoh paling menonjol dari perkembangan tersebut. Namun, Safri mengingatkan bahwa pertumbuhan investasi tidak otomatis memperbesar kemampuan fiskal daerah.
“Jangan sampai ekonominya tumbuh tinggi, industrinya berkembang pesat, penerimaan negara meningkat, tetapi kemampuan fiskal daerah justru tertinggal. Beban pembangunan di daerah terus bertambah, sementara ruang fiskalnya terbatas,” ujarnya.
Pernyataan itu menyoroti persoalan yang lebih luas dalam kebijakan fiskal. Daerah tidak hanya menikmati dampak positif pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah juga menghadapi kebutuhan jalan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pelayanan publik.
Jika ruang fiskal tidak memadai, pemerintah daerah berpotensi kesulitan mengejar kebutuhan tersebut.
RAPBN 2027 Tembus Rp4.097 T, tetapi Berapa yang Bisa Dibelanjakan Daerah?
Safri meminta pembahasan RAPBN 2027 tidak berhenti pada angka makro. Ia menilai pemerintah perlu melihat kemampuan riil daerah setelah menerima transfer dari pusat.
“Yang harus dilihat bukan hanya berapa besar APBN secara nasional, tetapi berapa besar ruang fiskal yang benar-benar tersedia bagi daerah untuk membangun,” katanya.
Menurut Safri, persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
Sebab, pertumbuhan industri dapat meningkatkan kebutuhan pembangunan secara bersamaan.
“Kalau dana yang diterima daerah lebih banyak habis untuk belanja rutin dan pelayanan dasar, sementara kebutuhan infrastrukturnya terus meningkat, tentu ada persoalan yang harus dibenahi,” tegasnya.
Dengan demikian, besarnya APBN tidak otomatis menggambarkan besarnya kemampuan daerah. Pemerintah perlu memastikan transfer fiskal memberikan ruang pembangunan yang cukup.
Kurang Salur DBH Masih Menjadi Perhatian
Selain struktur anggaran 2027, Safri menyoroti kewajiban fiskal pemerintah pusat kepada Sulawesi Tengah.
Ia mengingatkan persoalan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dan 2024. Nilainya sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp523,7 miliar.
Safri meminta pemerintah tidak memisahkan persoalan tersebut dari pembahasan anggaran baru.
“Jangan hanya bicara optimisme RAPBN 2027, sementara hak daerah yang sebelumnya belum tersalurkan masih menjadi persoalan. Bagi daerah, dana yang belum masuk itu bukan sekadar angka di atas kertas. Itu menyangkut kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Safri, penyelesaian kurang salur dapat langsung memperkuat ruang fiskal daerah.
“Kalau hak daerah diselesaikan, pemerintah daerah punya ruang lebih besar untuk bergerak. Infrastruktur bisa diperkuat, pelayanan publik ditingkatkan dan program pembangunan bisa berjalan. Jadi jangan hanya melihat anggaran tahun depan, tetapi kewajiban yang belum dituntaskan juga harus diselesaikan,” katanya.
Karena itu, pemerintah perlu melihat kesinambungan fiskal secara utuh. Anggaran baru perlu berjalan bersama penyelesaian kewajiban yang masih tertunda.
Hilirisasi Perlu Menghasilkan Manfaat yang Lebih Adil
Safri juga menghubungkan persoalan fiskal dengan agenda hilirisasi. Menurut dia, pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan hilirisasi melalui investasi dan produksi. Manfaat bagi daerah juga perlu menjadi indikator penting.
“Sulawesi Tengah bukan hanya tempat bahan mentah diambil. Di sini ada proses pengolahan, kawasan industri, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi dengan skala sangat besar. Karena itu, harus ada desain kebijakan fiskal yang membuat masyarakat dan pemerintah daerah memperoleh manfaat yang lebih sebanding,” katanya.
Persoalannya bukan sekadar pembagian pendapatan. Pemerintah juga perlu menghitung beban pembangunan yang muncul dari ekspansi industri.
Infrastruktur membutuhkan peningkatan kapasitas. Pelayanan publik membutuhkan dukungan anggaran.
Sementara itu, persoalan lingkungan membutuhkan pengawasan dan pembiayaan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Safri mendorong evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah.
“Kalau daerah menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional, maka kapasitas fiskalnya juga harus diperkuat. Jangan sampai daerah menjadi lokasi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengatasi berbagai kebutuhan yang muncul akibat pertumbuhan tersebut,” ujarnya.
RAPBN 2027 Tembus Rp4.097 T, Safri: Ukuran Akhir APBN adalah Manfaat yang Dirasakan Masyarakat
Safri menilai pemerintah tetap perlu mempertahankan optimisme dalam menyusun RAPBN.
Namun, optimisme tersebut harus menghasilkan kebijakan yang terasa sampai tingkat masyarakat.
“Optimisme itu penting. Tetapi bagi kami di daerah, ukuran akhirnya adalah manfaat. Apakah jalan dibangun, sekolah diperbaiki, rumah sakit diperkuat, pelayanan publik meningkat dan masyarakat merasakan dampak pertumbuhan ekonomi,” kata Safri.
Dengan demikian, RAPBN 2027 tembus Rp4.097 triliun menghadirkan tantangan lebih besar daripada sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah perlu memastikan daerah penghasil dan daerah industri memperoleh kapasitas fiskal yang memadai.
Sulteng, dalam pandangan Safri, tidak boleh hanya berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Daerah juga harus memiliki kemampuan untuk membiayai konsekuensi pembangunan yang muncul. Safri menegaskan kritik tersebut tidak menyasar individu tertentu.
“Kami tentu menghargai setiap perjuangan anggota DPR RI Dapil Sulteng. Tetapi sebagai bagian dari kontrol publik dan aspirasi daerah, kita harus terus mengingatkan bahwa Sulteng membutuhkan kebijakan fiskal yang semakin adil. Ini bukan soal siapa yang berbicara, tetapi bagaimana kebijakan negara benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Sulteng,” pungkasnya.
Pada titik itu, ukuran keberhasilan anggaran nasional menjadi lebih sederhana. Bukan hanya soal seberapa besar negara membelanjakan uang.
Yang lebih penting ialah seberapa besar anggaran tersebut memperkuat daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Sulawesi Tengah, pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika daerah terus memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
RAPBN 2027 tembus Rp4.097 triliun, tetapi manfaatnya bagi daerah akan menjadi ukuran yang jauh lebih konkret bagi masyarakat.
