Morowali, Teraskabar.id – Setelah resmi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Morowali, Irmayanti, S.Sos., M.IP menegaskan fokus kerjanya pada perbaikan internal kepegawaian, penguatan sistem penganggaran sesuai visi-misi Bupati, serta pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat pesisir dan kepulauan.
Dalam keterangannya, Irmayanti menguraikan bahwa pengalaman lebih dari enam tahun bekerja di Dinas Perikanan, termasuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (Eselon 3B), memberikan bekal yang kuat dalam memahami dinamika kelembagaan.
“Proses adaptasi bagi saya bukan lagi pada lingkungan kerja, tetapi lebih pada penyesuaian terhadap tugas baru sebagai sekretaris dinas,” ungkapnya.Menurutnya, tugas sekretaris mencakup tiga ranah utama, yakni penganggaran, kepegawaian, dan pengelolaan aset.
Dari ketiga ranah tersebut, perbaikan kepegawaian ditempatkan sebagai prioritas utama. “Disiplin pegawai, etika kerja, dan tata cara berpakaian harus diperbaiki secara bertahap agar kinerja lembaga semakin maksimal,” tegasnya, Jumat (26/9/2025).
Irmayanti juga menambahkan, masih terdapat pegawai dengan tingkat kehadiran dan kinerja yang belum optimal, sehingga diperlukan langkah korektif secara sistematis.
Layaknya kepala daerah, Irmayanti juga menyiapkan program 100 hari kerja, tentunya atas izin dan restu Kepala Dinas Perikanan sebagai pimpinan OPD dalam rangka mensukseskan program Dinas Perikanan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan sebagai Sekretaris Dinas.
Program ini difokuskan pada tiga aspek pembenahan kepegawaian, penyusunan anggaran yang selaras dengan visi-misi Bupati, serta pengelolaan aset yang baik.
“Penganggaran di Dinas Perikanan bukan hanya berdasarkan keinginan internal, tetapi benar-benar menyesuaikan kebutuhan nyata masyarakat, serta mendukung program unggulan IKLAS yang menjadi visi misi Bupati,” jelasnya.
Salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Dinas Perikanan adalah pengembangan karamba sebagai bentuk penguatan sektor perikanan berbasis masyarakat.
Lebih lanjut, Irmayanti menguraikan bahwa masyarakat pesisir dan kepulauan masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, di antaranya keterbatasan sarana penunjang seperti pabrik es, serta cold storage.
“Ketersediaan es sangat vital. Tanpa itu, nelayan terpaksa membawa ikan keluar daerah hanya untuk mendapatkan pasokan es. Akibatnya, nilai tambah hasil tangkapan tidak dirasakan secara lokal,” ujarnya.
Namun demikian, Irmayanti menegaskan bahwa pembangunan pabrik es bukan kewenangan daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat melalui provinsi. “Kami sudah beberapa kali mengusulkan, dan kami akan terus berupaya dan berusaha sehingga pembangunan pabrik es di wilayah kami bisa terealisasi,” pungkasnya. (Ghaff/Teraskabar).
