Makassar, Teraskabar.id– Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, soroti ketimpangan bagi hasil dalam Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia di Makassar, Senin (2/3/2026). Ia soroti ketimpangan bagi hasil karena daerah penghasil nikel belum menerima distribusi fiskal yang adil dari pemerintah pusat.
Safri menyampaikan sikap tegas itu di hadapan perwakilan DPRD dari berbagai provinsi penghasil nikel. Ia menilai tata kelola pertambangan belum memberikan ruang adil bagi daerah. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat segera melakukan pembenahan menyeluruh.
Kewenangan Pertambangan Harus Kembali ke Daerah
Safri meminta pemerintah mengembalikan kewenangan pengelolaan pertambangan nikel kepada daerah. Ia menegaskan daerah memiliki kapasitas dan pengalaman langsung dalam mengawasi aktivitas tambang.
“Kami meminta kewenangan pengelolaan nikel dikembalikan ke daerah. Daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Kami memahami kondisi lapangan, termasuk dampak sosial dan lingkungan yang muncul setiap hari,” tegas Safri.
Ia menambahkan, bahwa jika daerah diberi kewenangan, maka pihaknya bisa memperkuat pengawasan dan menutup celah kebocoran sejak awal.
Transparansi Dana Bagi Hasil Nikel
Safri juga meminta Sri Mulyani Indrawati dan Tito Karnavian membuka secara terang skema Dana Bagi Hasil (DBH) nikel. Ia menilai pemerintah pusat wajib menjelaskan secara rinci dasar perhitungan angka DBH kepada daerah.
“Kami mendesak pemerintah pusat bersikap jujur dan transparan terkait DBH nikel. Daerah penghasil menanggung beban besar, tetapi angka yang kembali ke daerah sering tidak mencerminkan realitas produksi,” ujarnya.
Ia kembali soroti ketimpangan bagi hasil dengan menyebut persoalan tersebut sebagai sumber ketidakadilan fiskal yang berlarut-larut.
“Selama data tidak terbuka, kecurigaan akan terus muncul. Kami ingin kejelasan bagaimana angka-angka itu dihitung dan dibagikan,” katanya lagi.
Soroti Ketimpangan Bagi Hasil, Safri: Audit Produksi dan Akses Data Real-Time
Selain itu, Safri mengungkapkan potensi kehilangan pendapatan akibat lemahnya pengawasan rantai produksi. Ia mendorong audit komparatif antara kuota dalam RKAB dan realisasi produksi di lapangan.
“Kami merekomendasikan audit komparatif agar semua pihak mengetahui apakah produksi sesuai dengan dokumen perencanaan atau justru melampaui tanpa pengawasan memadai,” jelasnya.
Ia juga meminta akses data produksi nikel secara real-time dari Kementerian ESDM. “Tanpa data yang akurat dan terbuka, pemerintah daerah sulit menghitung potensi pendapatan secara presisi,” tegas Safri.
Soroti Ketimpangan Bagu Hasil Nikel, Safri Usulkan Pertemuan dengan Presiden
Forum tersebut turut mengusulkan pertemuan langsung dengan Prabowo Subianto. Safri menilai dialog langsung dengan Presiden akan mempercepat solusi konkret.
“Forum ini tidak boleh berhenti pada rekomendasi tertulis. Kami akan mengagendakan pertemuan dengan Presiden agar kondisi riil di daerah penghasil bisa kami sampaikan secara langsung,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Safri kembali soroti ketimpangan bagi hasil sebagai isu mendesak yang harus segera diselesaikan. Ia menegaskan pemerintah pusat wajib memperkuat pengawasan, membuka data produksi, serta memastikan distribusi DBH benar-benar adil bagi daerah penghasil nikel. (Ghaff/Teraskabar).
