Palu, Teraskabar.id – Kawasan Pangan Nasional (KPN) Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Ide ini dicetus seorang pemimpin Beyond – memiliki lompatan pikir jauh tak hanya ke depan. Tapi juga berfikir out of the book.
Rusdi Mastura, gubernur satu periode tak cukup lima tahun, mengeksekusi sebuah kawasan untuk menjadi etalase kesiapan Sulteng menyongsong Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Terbitlah Kawasan Pangan Nasional (KPN) Talaga. Cudi, panggilan akrab Rusdy Mastura, juga menggagas kerjasama antar wilayah Selat Makassar.
Belakangan, setelah Rusdy Mastura sudah tak lagi menjabat sebagai gubernur, KPN Talaga diusul moratorium. Inisiator itu adalah Yayasan Ekonesia.
‘’Silahkan diskusi langsung dengan petani di lapangan,’’ ajak Ridha Saleh, mantan Ketua Mitigasi Sosial KPN Talaga.
‘’Sebaiknya mencari informan yang benar – benar di lapangan penerima manfaat. Saya menduga salah informan,’’ tambah mantan Tenaga Ahli (TA) Gubernur Rusdi Mastura itu.
Desakan moratorium KPN Talaga tersebut terungkap di Komisi III DPRD Sulteng. Edang, sapaan Ridha Saleh, menyarankan, semestinya informasi mengenai KPN Talaga, dikros cek lagi di lapangan. Agar tidak hanya menyoal aspek – aspek formal dan prosedural.
Ia mengajak Yayasan Ekonesia benar – benar menangkap dan memahami latar, prinsip dan substansi KPN Talaga.
‘’Yang mereka kritik itu hanya aspek-aspek formal dan prosedural saja, mereka tidak membaca utuh profiling dan aspirasi petani yang ada di Kecamatan Dampelas, karena itu saya menyarankan agar Ide moratorium ini sebaiknya diseminarkan di Desa Talaga, seperti halnya saat pemerintah pertama kali menggagas KPN ini dimulai dengan pertemuan desa, adat, pemerintah desa dan petani,” ujar Ridha Saleh, mantan Komisioner Komnas HAM RI.
Bahkan, menurut Ridha Saleh, ia memperoleh informasi bahwa lahan KPN yang telah ditanami petani di KPN Talaga mencapai 120 hektare. ‘’Itu artinya sudah melibatkan banyak sekali kelompok tani yang memanfaatkan lahan di KPN, sedangkan komoditasnya terdiri dari pisang, pepaya, kacang tanah, rica, jagung ubi kayu, durian dan kelapa dalam bahkan sudah beberapa kali panen, jadi sekali lagi saya menyarankan sebaiknya Ekonesia datanglah ke lapangan langsung ke areal KPN dan diskusi dengan petani, itu mungkin bisa menambah wawasan dan bacaan,” tegas Ridha Saleh. (red/teraskabar)