Jakarta, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten Morowali dorong peresmian Pengadilan Negeri sebagai langkah strategis memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Karena itu, Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, melakukan konsultasi langsung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mempercepat proses peresmian lembaga peradilan tersebut.
Pemkab Morowali Perkuat Akses Layanan Hukum
Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, memimpin kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI di Jakarta pada Senin (02/02/2026). Selain itu, ia hadir bersama Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Morowali, Musri Yuyun Ningsih. Pemerintah daerah mengambil langkah ini sebagai bentuk keseriusan dorong peresmian Pengadilan Negeri di wilayah Morowali.
Selanjutnya, pemerintah daerah memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membahas secara langsung berbagai aspek teknis dan administratif. Dengan demikian, koordinasi berjalan efektif, terukur, dan fokus pada percepatan realisasi. Pemerintah Kabupaten Morowali secara aktif menyampaikan kesiapan daerah dalam mendukung operasional lembaga peradilan.
Konsultasi Strategis dengan Mahkamah Agung RI Dorong Peresmian Pengadilan Negeri Morowali
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Morowali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kehadiran lembaga peradilan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong sinergi lintas lembaga agar proses peresmian berjalan lancar. Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Morowali sebagai daerah yang serius membangun sistem hukum berkeadilan.
Lebih lanjut, Pemkab Morowali menilai keberadaan kantor pengadilan sangat krusial bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah daerah meyakini kehadiran Pengadilan Negeri akan memangkas jarak layanan hukum. Karena itu, upaya ini terus menjadi prioritas kebijakan daerah.
Peresmian Pengadilan Dinilai Bernilai Strategis
Wakil Bupati Morowali menyampaikan bahwa keberadaan Pengadilan Negeri Morowali akan mempercepat pelayanan hukum. Selain itu, kehadiran lembaga tersebut akan meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat penegakan supremasi hukum di daerah. Dengan kata lain, masyarakat akan merasakan layanan yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan.
Pemerintah Kabupaten Morowali juga berharap koordinasi dengan Mahkamah Agung RI dapat menghasilkan keputusan konkret. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus dorong peresmian Pengadilan Negeri agar segera terwujud dan memberi manfaat nyata.
Akhirnya, Pemkab Morowali menegaskan komitmen jangka panjang untuk menghadirkan keadilan yang mudah diakses, merata, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Octaviana Latong/IKP).
