Poso, Teraskabar.id -Tingginya harga gas LPG 3 kg yang diecer oleh pedagang serta adanya kelangkaan gas pada tingkat pangkalan membuat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Poso melakukan penyampaian aspirasi ke DPRD Poso, pada Jumat (6/2/2026).
Menurut Ketua Ampel, Ahmad Tarman, ada beberapa titik yang mereka temukan adanya penumpukan gas LPG 3 kg yang terindikasi untuk dijual dengan harga tinggi.
“Seharusnya pihak DPRD Kabupaten Poso intens melakukan pengawasan di lapangan. Harga ditetapkan oleh Pemda per rayon yang ditemukan di luar dari HET yang ditetapkan pemerintah pusat. Kami juga heran gas 3 kg masuk dari Sulawesi Selatan, kenapa dibiarkan masuk. Seharusnya seluruh wilayah Poso harganya sama, sebab biaya transpornya sudah ditanggung pihak pertamina,” tegas Ahmad.
Pada kesempatan tersebut, Konsultan Hukum Industrial, Indra Sucipto mengatakan diduga ada permainan yang sangat besar dari subsektor gas subsidi ini.
” Kami heran mengapa gas subsidi ini dibiarkan masuk dari Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Poso, Rohana Gadjatu, mengakui memperoleh langsung keluhan tersebut dari masyarakat.
” Iya benar, saat ini terjadi kelangkaan dan mahalnya gas 3 kg di kalangan pengecer. Dan kami akan turun melakukan pengawasan ke pengecer dan pangkalan, ” sebut politikus Gerindra tersebut.
Ada Pembiaran Gas LPG, DPRD Setuju Pembentukan Satgas LPG
Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar Makmur Lapido menyatakan setuju dengan usulan dari pihak LSM agar pihak Pemda segera membentuk Satgas LPG.
“Seharusnya pihak APH harus tegas jika menemukan adanya pelanggaran terhadap distribusi gas 3 kg tersebut,” tegas Makmur Lapido.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Poso mengusulkan kepada pemerintah daerah agar secepatnya membentuk Satgas yang melibatkan semua stakeholder. Instansi terkait harus pro aktif melakukan pengawasan, jangan bersifat temporer saja dan jangan ada pembiaran Gas LPG tanpa pengawasan.
“Kenyataannya pengawasan distribusi gas LPG hanya di atas kertas saja. Harus segera ditindaklanjuti. Libatkan Forkopimda, LSM, dan wartawan, agar pengawasan berkelanjutan,” imbuhnya.
RPD tersebut dipimpin oleh wakil ketua 2dan dihadiri oleh Ketua DPRD Poso, Semuel Munda, SE. (deddy/teraskabar)
