Parigi Moutong, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) telah menetapkan sejumlah agenda prioritas pada periode awal kepemimpinan Bupati Erwin Burase dan wakilnya, Abdul Sahid. Program tersebut, di antaranya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, transformasi layanan kesehatan, serta program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen. Angka stunting juga turun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen. “Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 69,48 menjadi 69,99 dan pertumbuhan ekonomi naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen,” kata Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase dalam sambutannya selaku tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan Tahun 2026, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, para Camat se-Kabupaten Parigi Moutong, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita serta undangan lainnya.
Bupati Erwin Burase mengakui meski angka kemiskinan Parimo turun namun angka kemiskinan masih tergolong tinggi, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa dan Tomini yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong penguatan infrastruktur dasar, terutama pembangunan jalan desa guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta membuka akses ekonomi masyarakat.
Bupati Erwin juga berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk sinergi program dan penguatan sarana prasarana, termasuk dukungan alat berat untuk percepatan pembangunan berbasis swakelola.
Melalui rapat kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng dirangkaikan dengan Safari Ramadan yang dipusatkan pelaksanaannya di Kabupaten Parigi Moutong, menjadi momentum bagi daerah ini memperkuat sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
“Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat nilai keimanan serta menyatukan komitmen dalam membangun Parigi Moutong yang semakin maju dan sejahtera,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025–2029 adalah “Parigi Moutong Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa.”
Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi utama, yakni:
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
4. Memperkuat ketahanan ekologi berbasis sosial budaya;
5. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Angka Kemiskinan Masih Tinggi, di Atas 12 Persen
Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Ia meminta seluruh kepala daerah, camat hingga kepala desa agar bekerja dengan satu data kemiskinan yang valid, sehingga seluruh intervensi bantuan dan program benar-benar menyasar masyarakat miskin sesuai kategori desil.
Menurut Gubernur, bantuan pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran. Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti perumahan layak huni, pemenuhan sandang dan pangan, serta layanan dasar lainnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi Pemerintah Provinsi, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Gubernur meminta agar koordinasi antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten diperkuat, serta data kemiskinan diverifikasi hingga tingkat desa agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menekan angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. (red/teraskabar)
