Palu, Teraskabar.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengeluarkan pernyataan keras untuk cegah PETI jadi kuburan massal setelah dua penambang lokal tewas di Kabupaten Parigi Moutong. Ia menyebut insiden tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ia meminta langkah cepat, terukur, dan berani demi cegah PETI jadi kuburan yang terus merenggut nyawa warga.
Safri menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Namun demikian, ia juga menilai tragedi itu sebagai bukti lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kami sangat prihatin dan turut berduka atas peristiwa tersebut. Ini bukan sekadar musibah, tetapi tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang lamban bertindak sehingga aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius,” tegas Safri, Sabtu (14/2/2026).
Selanjutnya, Safri menagih komitmen Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal. Ia menilai berbagai rapat koordinasi belum menghasilkan dampak konkret di lapangan. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat operasi penertiban dan memperketat pengawasan.
“Rapat koordinasi jangan hanya sebatas komitmen di atas kertas tanpa tindakan yang jelas dan nyata di lapangan. Rakyat butuh perlindungan, bukan sekadar dokumen atau pernyataan normatif di depan media,” ujarnya.
Menurut Safri, lubang tambang ilegal berpotensi menjadi ancaman sistematis bagi keselamatan publik. Ia kembali mengingatkan pentingnya kebijakan tegas untuk cegah PETI jadi kuburan massal di berbagai wilayah rawan.
“Kondisi ini akan terus berulang jika tidak ada sikap tegas dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan. Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran,” katanya.
Cegah PETI Jadi Kuburan, Safri Desak Gubernur Bertindak
Selain mendesak penindakan, Safri juga mendorong solusi jangka panjang melalui legalisasi tambang rakyat yang terkontrol. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang memastikan standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan berjalan optimal.
“Jika Gubernur tidak segera mengambil langkah ekstrem, maka pemerintah ikut bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tumpah di lokasi tambang ilegal tersebut,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyusun kebijakan konkret demi cegah PETI jadi kuburan serta menjamin keselamatan masyarakat Sulawesi Tengah. (Ghaff/Teraskabar).
