Fraksi Demokrat Donggala Beri Catatan ke Pemkab, Salah Satunya Soal Air PDAM

Donggala, Teraskabar.id – Rapat paripurna DPRD Donggala yang digelar Kamis (31/10/2024), seluruh fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya perihal pengantar nota keuangan rancangan APBD Donggala tahun 2025. Salah satu fraksi yang membacakan pandangannya yakni fraksi Demokrat yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi, Zulkifli Aziz.

Zulkifli menyampaikan, setelah mendengarkan penyampaian Pj. Bupati Donggala terhadap rancangan APBD 2025, maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk menjadi perhatian.

Baca juga: Ratusan Pendukung Kades Siweli Kepung Kantor DPRD Donggala

Pertama, berdasarkan belanja tahun anggaran 2025 yang diarahkan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan prioritas utama untuk pemenuhan belanja daerah berdasarkan mandatorik perundang –undangan, fraksi Demokrat Donggala mengamati adanya pemenuhan biaya pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah. Mengingat bahwa soal pendidikan merupakan hak bangsa dan Negara, oleh karena itu Fraksi Demokrat menginginkan agar biaya pendidikan ditingkatkan 20% ke Atas demi terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat.

Lebih jauh Zulkifli menyebutkan, dalam hal pemenuhan belanja dalam rangka pencegahan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim atau penanggulangan kemiskinan daerah, muncul pertanyaan,  apakah ada informasi terkini yang bisa Fraksi Demokrat peroleh  terkait persoalan ini sehingga nantinya bisa dikawal kebijakan yang dimaksud.

Selain itu, berdasarkan analisis makro ekonomi Kabupaten Donggala yang mana termuat pengembangan infrastruktur dasar ( sanitasi dan air bersih ) maka Fraksi Demokrat menemukan di lapangan berawal dari laporan masyarakat, bahwa fasilatas air bersih dari PDAM yang dikenakan iuran namun tidak berjalan seperti apa yang dikehendaki.

Baca juga: Istri Mantan Bupati Lolos ke DPRD Donggala

“Kami meminta penjelasan atas hal ini,” tegasnya.

Terkait dengan kebijakan APBD tahun anggaran 2025,  Zulkifli berharap untuk diarahkan membiyai 10 priorotas pada point ke- 10 yakni, mewujudkan pembangunan berdasarkan lingkungan dan ketahanan bencana. Namun, ia juga bertanya bagaimanakah skema yang dilakukan pemda untuk membiyai ketahanan bencana.

Demikian pula dalam rangka meningkatkan investasi dan kerjasama antar daerah, Zul juga mempertanyakan apakah kerjasama antar daerah yang dimaksud juga melibatkan IKN.

“Yang terakhir saya ingin kemukakan, dalam nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2025 dijelaskan bahwa kebijakan ekonomi juga difokuskan pada penataan pasar, namun di sisi lain kami menemukan fakta di lapangan tidak tertatanya dengan baik lapak pedagang di salah satu pasar. Sehingga harusnya ditertibkan agar kita menemukan nilai – nilai estetika. Oleh karena itu kiranya kita dapat bekerjasama demi terwujudnya perputaran ekonomi di kabupaten Donggala,” imbuhnya. (***/jalu/teraskabar)