Poso, Teraskabar.id – Hingga, Senin (16/11/2026), pihak Aparat Penegak Hukum ( APH) belum melakukan penutupan dan penertiban di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dongi-Dongi dan Tambarana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kedua lokasi tersebut masif berlangsung aktivitas.
Begitupula penegakan hukum kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat melakukan pelanggaran hukum dengan memasok alat berat ke lokasi PETI di Dongi-Dongi dan Tambarana di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Padahal 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Poso, pada Senin (9/11/2026) melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri oleh Bupati Poso, Waka Polres, Pasi Pers mewakili Dandim Poso, serta Kejari dan beberapa Camat lahir rekomendasi DPRD Poso nomor 170 tentang penanganan dan penghentian aktuvitas pertamnsngan emas tanpa izin (PETI) di Dongi-Dongi, Tambarana dan wilayah Bada Kabupaten Poso sepakat agar APH secepat mungkin melakukan penutupan dan penegakan hukum terhadap Peti Dongi-Dongi, Tambarana, serta PETI di wilayah Bada.
Namun hingga saat ini menurut pihak Polres Poso melalui Kasi Humas AKP. Ariato Hilian, untuk lokasi PETI di Dongi-Dongi baru dilakukan tahap sosialisasi dan imbauan untuk tidak tidak lagi menambang.
“Kami barusan melaksanakan imbauan di wilayah Dongi-Dongi. Tepatnya di tiga titik lokasi tambang. Sementara untuk yang Tambarana kami belum melakukan penutupan,” jawabnya via telpon genggamnya.
Selain memberikan imbauan dan memasang spanduk peringatan, pihak kepolisian mencatat masih adanya aktivitas penambangan manual di lokasi bekas longsoran.
Kasi Humas Polres Poso menjelaskan, berdasarkan laporan kegiatan sejak Jumat (13/11/2026), aparat kepolisian telah mendatangi tiga titik lokasi tambang di wilayah hukum Lore Utara untuk menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara humanis.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, berikut kondisi di tiga titik penambangan:
- Titik 1 (Lokasi Tambang milik Koperasi Hasana Pura, Desa Persiapan Dongi-Dongi): Saat patroli dilakukan, petugas tidak mendapati adanya aktivitas maupun orang di lokasi.
- Titik 2 (Lokasi Tambang Utama): Tidak ditemukan aktivitas alat berat yang beroperasi. Petugas hanya mendapati sejumlah warga penambang manual yang mengambil material menggunakan alat seadanya dari bekas galian alat berat. Pada titik ini, petugas memberikan imbauan agar warga senantiasa berhati-hati mengingat kondisi lokasi yang rawan longsor.
- Titik 3 (Lokasi Tambang Lama): Petugas mendapati beberapa warga sedang mengangkut hasil galian dari dalam lubang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor).
Langkah Kepolisian diPETI Dongi-Dongi dan Tambarana
Sebagai tindak lanjut, Polsek Lore Utara mengambil sejumlah langkah preventif, di antaranya:
- Memberikan imbauan Kamtibmas secara humanis kepada para penambang.
- Memasang spanduk imbauan bertuliskan “STOP ILLEGAL MINING” di tiga titik lokasi.
- Berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar terus mengingatkan warganya untuk waspada saat mengambil material di lokasi bekas longsoran.
- Melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolsek Lore Utara dan Kanit Reskrim Polsek Lore Utara untuk langkah penanganan lebih lanjut.
Penutupan Dongi-Dongi Tak Boleh Sepihak
Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai progres penanganan kasus insiden berdarah yang terjadi pada 2 November lalu—termasuk status penetapan tersangka serta alasan belum dilakukannya penutupan permanen di lokasi PETI Dongi-Dongi dan Tambarana—Kasat Reskrim Polres Poso, Iptu Habibi, S.H., M.H., menyatakan bahwa penutupan kawasan hutan atau konservasi tidak bisa dilakukan sepihak.
“Penutupan kawasan konservasi/hutan (seperti Dongi-Dongi) butuh sinergi bersama Pemda dan instansi terkait lainnya, Pak,” ujar Iptu Habibi.
Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai alasan belum ditutupnya lokasi penambangan ilegal tersebut di Kabupaten Poso, Wakapolres Poso, Kompol Suriadi, S.H., M.H., enggan memberikan komentar lebih jauh dan mengarahkan awak media berkoordinasi melalui bagian humas.
“Pak, bisa hubungi Kasi Humas,” singkat Wakapolres.
Sementara itu, Pemda Poso dan pimpinan DPRD saat dihubungi belum merespon panggilan telpon. Sehingga salah seorang warga kota Poso yang minta jati dirinya disamarkan mengatakan sangat aneh jika berbicara soal PETI. Berbagai cara aparat berkelit.
Sebenarnya untuk menutup lokasi Peti itu adalah wewenang APH. Sebab ilegal. Mengapa harus sinergi dengan instansi lain ?
” Memang berbicara penutupan tambang emas ilegal sulit serta berliku-liku cara APH mengelak untuk melalukan penegakan hukum. Entah apa kendalanya, ” tutur warga Poso Kota itu.
Hingga berita ini masuk dapur redaksi pihak Kapolres Poso belum menjawab pertanyaan sehubungan dengan alasan APH belum melakukan penutupan lokasi PETI di Dongi-Dongi dan Tambarana, sementara DPRD sudah merekomendasikan hal itu. (red)






