Poso, Teraskabar.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Poso, Dr. Frits Sam Purnama, S. H., M.A.P., kepada media ini, Sabtu (13/6/2026) menegaskan proyek irigasi di lokasi Transmigrasi di Desa Torire, Kecamatan Lore Tengah, Kebupaten Poso, yang selama beberapa hari ini ramai disorot di medsos tersebut keliru dan tidak benar. Kadis Nakertrans tegaskan proyek irigasi di Torire tak ada di Dipa.
“Saya dengan tegas mengatakan jika informasi tersebut tidak benar. Sebab proyek tersebut tidak terdapat pada dokumen lelang, dan anggarannya tidak ada dalam Dipa. Bahkan media yang mengangkat berita itu tidak melakukan klarifikasi kepada kami. Sehingga berita itu bisa dikatakan informasi hoaks,” jelas mantan kepala Bapelitbangda Poso itu.
Lebih lanjut jelas Kadis, Pemda Poso sangat berterima kasih kepada Kementerian Transmigrasi yang telah memberikan apresiasi dan bantuan yang begitu luar biasa dalam pembangunan ketransmigrasian di Kabupaten Poso. Apresiasi serupa kepada Menteri Transmigrasi dengan kebijakan barunya terkait pembangunan ketransmigrasian, tidak lagi hanya berbasis lokasi tetapi berbasis kawasan sehingga memperluas area pembangunan yang dapat dilakukan.
“Terhadap adanya informasi itu kami menyatakan bahwa, proyek pekerjaan yang ada dalam DIPA Kementerian tertera sangat jelas dalam Rekapan Paket Lelang Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025, yang di dalamnya ada sebelas kode akun dengan 12 kegiatan. Dalam kode akun 526224 yaitu Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, sementara kegiatannya adalah Rehabilitasi SAB Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore Kawasan Transmigrasi Tampolore (1 unit). Sehingga sangat jelas bahwa dalam kegiatan pembangunan ketransmigrasian di kawasan Tampolore khususnya irigasi (sawah) tidak ada dalam DIPA Kementerian, yang ada adalah Rehabilitasi SAB di Desa Watutau dan bukan di Desa Torire,” akunya.
Kadis Nakertrans Poso: Proyek Irigasi Torire, Seharusnya Ada Keberimbangan Berita
Kadis juga mengakui jika pemberitaan yang dilakukan selama ini tentang ketransmigrasian di Torire tidak sesuai dan seharusnya dilakukan klarifikasi berita, sehingga beritanya benar-benar akurat dan berimbang.
“Kami sangat mengharapkan agar media menyuguhkan berita yang sesuai dengan kode etik jurnalisme serta UU Pers nomor 40 Tahun 1999 agar keberimbangan serta keakuratan berita itu menjadi napas dalam informasi yang disajikan,” tutupnya. (deddy)
