Palu, Teraskabar.id – “Konflik agraria seolah tak berkesudahan dan telah mengoyak kemanusiaan. Selama lebih dari dua dekade menghantui warga di tiga desa di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah,” kata Eva Bande, ketua Satuan Tugas Penyelesaian konflik agraria (Satgas PKA) bentukan Pemprov Sulteng di akun facebooknya, Rabu dini hari (20/8/2025).
Menurutnya, di bawah bayang-bayang PT LTT, penderitaan rakyat tak berkesudahan, seakan tak ada lagi tempat bagi keadilan.
“Kemanusiaan kami terkoyak-koyak menyaksikan bagaimana tanah, sumber hidup, dan masa depan rakyat terus dirampas,” tegas perempuan aktivis BERANI itu.
Kata Eva, kesedihan bercampur dengan amarah yang kian mendalam. Selama ini pemerintah ada di mana? Mengapa membiarkan rakyat terus menderita tanpa kepastian?
“Satgas PKA tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan kajian mendalam, mengumpulkan setiap tetes air mata dan harapan, untuk merumuskan rekomendasi tegas dan konkret,” janji perempuan asal Luwuk Banggai itu.
Putri purnawirana Polri itu menegaskan rekomendasi ini akan ia serahkan langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
“Kami akan mendesak beliau untuk mengambil langkah nyata, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah lama terampas. Kami percaya, perjuangan ini bukan hanya milik kami,” tandas alumni Untad Palu itu.
Eva menegaskan, ini adalah perjuangan seluruh anak bangsa yang menolak tunduk pada ketidakadilan.
“Dan kami akan terus melangkah, dengan suara rakyat sebagai kompas, dan semangat perubahan sebagai bahan bakar,” ujarnya. (red/teraskabar)
