Poso, Teraskabar.id – Dugaan kongkalikong antara pihak eksekutif dan legislatif Poso terkait selipan anggaran pada buku penjabaran APBD 2026 tanpa melibatkan Banggar DPRD jadi sorotan publik. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) desak rapat dengar pendapat (RDP) umum menyikapi temuan selipan anggaran yang berhasil terungkap oleh kejelian sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Poso.
Menyikapi temuan tersebut, Ketua LSM Gempur Syainuddin Syamsuddin berjanji dalam waktu dekat ini akan bersurat ke DPRD untuk mendesak rapat dengar pendapat (RDP) umum.
“Kami desak agar dalam waktu singkat ini segera digelar RDP umum yang menghadirkan TAPD agar mereka bisa menjelaskan ke publik jika mereka gunakan regulasi apa sehingga puluhan miliar rupiah dana daerah itu, tanpa dibahas bersama di Banggar. Ini juga merupakan cara untuk masyarakat paham kebijakan yang ditempuh TAPD, ” ujar syainuddin kepada media ini, Sabtu (28/2/2026).
Diduga Sengaja Disembunyikan, Sejumlah LSM Desak RDP Umum
Sementara itu, Ketua LSM Aksi Poso Rafiq Samsudin menegaskan pihaknya menduga ada hal-hal yang serius dan kemungkinan diduga sengaja disembunyikan oleh pihak TAPD sehingga tidak ingin menjelaskan secara gamblang persoalan ini.
“Kami setelah RDPU nanti, kami akan melaporkan pelanggaran aturan yang berpotensi dugaan korupsi ini ke APH lokal, Kejati Sulteng serta ke KPK,” kata Rafiq.
Pihaknya juga kata Rafiq, akan mempertanyakan alas an sehingga selipan anggaran tersebut tak dibahas atau ditunggu pada pembahasan perubahan anggaran. Padahal, Bupati Poso sudah tandatangani kesepakatan bersama dengan ketua dan pimpinan DPRD Poso pada tanggal 20 November 2025 dengan jumlah anggaran Rp1,267 Triliun.
“Mungkin tujuan TAPD atau Pemda baik, tapi cara yang ditempuh kelihatannya kurang elok dan terkesan tabrak aturan,” ujar Ketua LSM Ampel Ahmad kepada Teraskabar.id. (deddy/teraskabar)
