Palu, Teraskabar.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Senin (3/4/2023).
Program IKIP merupakan salah satu program prioritas nasional Komisi Informasi Pusat selain dari pada monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan ini merupakan tahun ke- 3, dengan tujuan untuk memotret keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh para informan ahli.
Baca juga : KI Sulteng Surati PPID Desa Jalankan Keterbukaan Informasi Publik
Pada sambutan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Abbas H. A Rahim menjelaskan, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Komisi Informasi diamanatkan melaksanakan keterbukaan informasi dengan cara melakukan dorongan kepada badan publik. Adapun tugas spesifik dari Komisi Informasi yakni menyangkut permasalahan penyelesaian sengketa.
” Pada Provinsi Sulteng kurang lebih 130- 150 kasus sengketa yang telah terselesaikan,” kata Abbas.
Perkembangan indeks keterbukaan informasi Provinsi Sulawesi Tengah terdapat peningkatan yang mana dari indeks awal pada tahun 2020- 2021 Sulteng masih tergolong buruk, dan pada tahun berikutnya pada tahun 2021- 2022 Sulawesi Tengah menduduki posisi tengah.
Baca juga : Komisi Informasi Sulteng Ingin Jadi Ikon Keterbukaan Informasi
Dengan adanya FGD ini Abbas mengharapkan IKIP bisa dijadikan dasar dari perkembangan serta pertumbuhan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah.
