Palu, Teraskabar.id – Serikat Petani Petasia Timur didampingi Noval A. Saputra sebagai Konsultan Hukum dari kantor ANSOS Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Direktur Walhi Sulteng Sunardi Katili berkunjng ke DPRD Provinsi Sulteng dan diterima Wakil Ketua DPRD Sulteng Aristan, S.Pt., Jumat (28/2/2025), di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sulteng.
Kedatangan mereka untuk mengadukan terkait pemanggilan delapan orang buruh panen kelapa sawit, masing-masing atasnama Aristan, Ilham, Rustam, Amir, Sarman, Muhammad Nur Ichsan, Rukman dan Yeremia.
Kedelapan buruh panen kelapa sawit dituduh melakukan tindak pidana perampasan dan/atau pencurian buah sawit.
Laporan disampaikan oleh pihak PT Agro Nusa Abadi (PT. ANA) pad tanggal 9 Februari 2025 kepada Polres Morowali Utara.
Dalam pengaduannya, Aristan mewakili buruh panen sawit menyampaikan agar proses pemanggilan ini dihentikan karena tidak berdasar.
PT. ANA tidak memiliki legal standing untuk melakukan pelaporan atas kedelapan buruh panen sawit, karena tidak memiliki legalitas perizinan berupa IUP dan HGU sebagai syarat utama dalam menjalankan bisnis.
“Olehnya, merespon pengaduan ini, saya atasnama pimpinan DPRD Provinsi Sulteng meminta kepada pihak-pihak terkait khususnya Polda Sulteng dan Polres Morowali Utara agar menelaah kembali pelaporan oleh PT ANA dan menghentikan proses pemanggilan terhadap kedelapan buruh panen sawit,” kata Wakil Ketua DPRD Sulteng, Aristan di hadapan perwakilan Serikat Petani Petasia itu.
Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, jika benar sinyalemen bahwa PT ANA tidak memiliki legalitas perizinan dalam bentuk IUP dan HGU, maka ini dapat dikategorikan sebagai praktik kejahatan perkebunan yang telah berlangsung tahunan. Karena selain merugikan petani dan masyarakat setempat dalam konflik lahan, juga berpotensi merugikan daerah karena tidak membayar kewajibannya.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan ruang pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana disebutkan dalam pasal 93 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan hasil penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan.
Pemerintah mengatur kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui skema penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Jenis perpajakan yang harus dibayar oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dan Pajak Ekspor.
Potensi kerugian daerah ini tentunya harus menjadi perhatian serius pihak pemerintah daerah.
“Terkait hal ini, saya akan berkoordinasi dengan komisi 1 dan komisi 2 untuk segera merespon pengaduan masyarakat ini dengan memanggil pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulteng itu juga akan berkoordinasi dengan pihak Polda Sulteng untuk merespon secara proporsional dan jernih untuk melihat persoalan ini.
Ia berharap agar pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera mengevakuasi kembali keberadaan PT ANA. (red/teraskabar)
