Morowali, Teraskabar.id – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Irwan Arya, menyarankan agar Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, segera melakukan penyegaran dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah. Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, setelah 100 hari masa kerja pertama Bupati, sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat, khususnya mereka yang memegang posisi strategis di lingkup pemerintah kabupaten.
“Penyegaran birokrasi penting agar roda pemerintahan tidak jalan di tempat. Jangan biarkan posisi strategis diduduki oleh orang yang tidak mampu bekerja cepat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” ujarnya dalam pesan via aplikasi WhatsApp kepada Teraskabar, Sabtu malam (7/6/2025).
Ia juga menambahkan bahwa penyegaran tidak hanya sebatas rotasi atau mutasi jabatan, tetapi juga harus disertai dengan penempatan ASN yang benar-benar berkompeten dan memiliki integritas.
“Kita butuh figur-figur baru yang progresif, inovatif, dan siap menjalankan visi-misi Bupati dengan loyalitas dan etos kerja tinggi. Tantangan pembangunan daerah terus berubah. Posisi strategis perlu diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tambahnya.
Sementara itu, Asfar, selaku Tim kerja Iklas yang mengawal dan mensukseskan visi misi Bupati, menanggapi pernyataan mantan Ketua DPRD tersebut dengan mengatakan bahwa dalam 100 hari kerja Bupati Morowali tidak hanya memfokuskan pada misi kerja 100 Hari, beliau juga fokus pada penilaian kinerja OPD yang ada saat ini.
“Dari beberapa hasil evaluasi atas kinerja OPD yang ada saat ini, Pak Iksan memastikan akan melakukan penyegaran birokrasi, utamanya soal kemampuan kerja dan penempatan sesuai keahlian yang dimiliki,” terang Asfar dalam pesan singkat via aplikasi WhatsApp kepada Teraskabar.
Penyegaran birokrasi perlu dilakukan dalam suatu pemerintahan, karena beberapa alasan penting yang berkaitan langsung dengan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya, untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja. ASN yang terlalu lama menjabat di satu posisi cenderung masuk dalam zona nyaman dan kurang inovatif.
Jika dibarengi dengan sistem merit dan transparansi, penyegaran birokrasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga strategi politik yang cerdas untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif, profesional, dan berpihak pada rakyat. (Ghaff/Teraskabar)
