Morowali, Teraskabar.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan sikap tegas terkait rencana pengusahaan air Sungai Karaopa oleh pihak PT BTIIG. Menurutnya, masyarakat desa, terutama petani di wilayah Witaponda dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali harus menjadi pusat pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembangunan yang menyangkut sumber daya alam mereka.
“Di republik ini, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena itu, setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber daya di suatu wilayah, wajib membangun dialog terbuka dengan masyarakat desa setempat. Jangan ada keputusan sepihak,” kata Syarifudin Hafid kepada Teraskabar.id, Senin (14/07/2025).
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali ini menegaskan bahwa Sungai Karaopa memiliki fungsi vital sebagai penyangga pertanian di dua kecamatan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong agar kawasan Witaponda dan Bumi Raya tetap menjadi zona pangan.
“Pemerintah harus hadir memberikan jalan keluar yang adil dan menguntungkan rakyat. Petani adalah kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jangan sampai wilayah ini berubah fungsi tanpa pertimbangan yang matang,” ujarnya.
Syarifudin juga mengingatkan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Menurutnya, investasi tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat lokal, terlebih yang berkaitan dengan akses air dan pertanian.
“Dialog dengan masyarakat bukan hanya formalitas. Itu adalah proses demokratis yang mencerminkan penghargaan terhadap suara rakyat. Kalau perusahaan sungguh-sungguh berniat baik, mereka harus siap duduk bersama dengan warga desa, khususnya para petani,” tambahnya.
Ia pun menyerukan agar pemerintah kabupaten dan provinsi memperkuat perlindungan terhadap kawasan-kawasan produktif yang menjadi penopang pangan lokal, serta menyusun regulasi yang jelas agar investasi tidak menimbulkan konflik sosial.
“Jangan sampai kita kehilangan sumber pangan hanya karena gagal membaca arah pembangunan secara menyeluruh. Witaponda dan Bumi Raya harus dijaga sebagai modal penting bagi masa depan Sulawesi Tengah,” pungkasnya. (Ghaff Teraskabar)
