Morowali, Teraskabar.id – Tragedi pengeroyokan yang merenggut nyawa MR (19) di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kecamatan Bahodopi, Kamis (7/8/2025), tidak sekadar meninggalkan luka di hati keluarga korban. Peristiwa ini mengguncang rasa aman masyarakat dan menjadi refleksi serius atas kerentanan sosial yang mengintai di balik gegap gempita pembangunan industri besar.
Kawasan industri yang biasanya bergemuruh dengan suara mesin produksi mendadak berubah menjadi ruang penuh kecemasan. MR ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di sekitar pos keamanan, lalu dilarikan ke Puskesmas Bahodopi. Upaya penyelamatan tak membuahkan hasil. Ia menghembuskan nafas sebelum mendapat penanganan lanjutan di RSUD Morowali.
Kepolisian Resor Morowali bergerak cepat. Delapan belas orang diperiksa sebagai saksi. Empat tersangka telah ditetapkan, G, oknum anggota Polda Sulteng yang bertugas sebagai Pengamanan Khusus; serta J, S, dan R yang merupakan oknum petugas keamanan. Barang bukti seperti satu unit mobil Wuling hitam, selang 1,9 meter, dan celana boxer milik korban diamankan. Polisi masih memburu barang bukti lain, termasuk borgol, yang diduga digunakan saat kejadian.
Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, menjelaskan bahwa dugaan sementara mengarah pada tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada korban. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat.
Namun, bagi tokoh Morowali sekaligus mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, tragedi ini bukan sekadar kasus kriminal yang selesai di meja hukum. Ia melihatnya sebagai sebuah sinyal bahaya tentang rapuhnya jaring pengaman sosial di kawasan industri berskala raksasa.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya bertindak reaktif setelah peristiwa terjadi. Mereka harus hadir sejak dini, mengelola dinamika sosial, dan membangun mekanisme pencegahan yang efektif. Sebab, percikan konflik sekecil apa pun, di daerah dengan kepadatan aktivitas ekonomi tinggi, bisa berubah menjadi letupan besar yang sulit dikendalikan. Lagi, ini harus menjadi pelajaran kedepan,” ujarnya saat diwawancarai Teraskabar, Sabtu (9/8).
Kuswandi mengurai bahwa pengelolaan daerah industri tidak cukup mengandalkan keamanan fisik semata. Ada dimensi yang lebih halus namun krusial: keadilan sosial dan persepsi kolektif masyarakat terhadap rasa aman dan setara. Menurutnya, ketika ketimpangan sosial, gesekan antarpekerja, atau stigma tertentu dibiarkan tanpa intervensi kebijakan, maka potensi konflik menjadi keniscayaan.
“Stabilitas itu bukan sekadar kondisi tanpa kerusuhan. Stabilitas adalah rasa percaya masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi mereka. Investasi memang membawa pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak diimbangi dengan pemerataan manfaat, ia akan menciptakan jurang sosial yang menjadi bibit masalah,” jelasnya.
Ia menegaskan, kecepatan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus memang penting, tetapi harus diiringi dengan kebijakan preventif pemerintah daerah yang menyentuh akar masalah. Pendekatan ini, menurut Kuswandi, bukan hanya menyelesaikan peristiwa, tetapi juga menghindarkan daerah dari siklus konflik berulang.
“Konflik sosial itu ibarat penyakit kronis. Gejalanya muncul pelan-pelan, lalu tiba-tiba membesar. Jika kita hanya mengobati ketika sudah akut, biaya sosial dan politiknya akan jauh lebih mahal. Karena itu, pengelolaan risiko sosial harus menjadi prioritas dalam tata kelola daerah industri,” tandasnya.
Kuswandi juga mengingatkan bahwa kawasan industri seperti IMIP adalah ekosistem kompleks, di mana ribuan manusia dari latar belakang berbeda bertemu dalam satu ruang. Ketidakharmonisan kecil dapat bereskalasi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang sensitif terhadap keragaman sosial.
“Di sini diperlukan kepemimpinan yang visioner dan kebijakan yang presisi. Kesalahan kecil dalam membaca situasi bisa berujung pada hilangnya rasa aman masyarakat. Dan ingat, di tengah derasnya arus investasi, stabilitas sosial adalah modal yang nilainya lebih tinggi daripada modal finansial,” pungkasnya.
Dengan penyelidikan yang masih berlangsung, publik kini menaruh harapan besar pada sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, dan merumuskan langkah pencegahan yang konkret agar tragedi serupa tak lagi menjadi berita utama di masa depan. (Ghaff/Teraskabar)
