Palu, Teraskabar.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menggodok dokumen Indeks Ketimpangan Wilayah melalui seminar akhir, Senin (06/10/2025) di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Kegiatan yang menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis data di Kota Palu ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P.
Wawali Imelda dalam sambutannya, menegaskan, pembangunan seharusnya merupakan proses perbaikan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Salah satu fungsi utama pembangunan adalah mengefektifkan keterhubungan dan ketergantungan antarwilayah yang berspesialisasi secara fungsional.
“Dalam pembangunan ada dua hal penting, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pada awalnya, banyak yang menduga pemerataan akan tercapai jika ada pertumbuhan, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Pertumbuhan di suatu wilayah tidak serta merta menimbulkan pertumbuhan yang sama di wilayah lain,” ujar Imelda.
Ia menambahkan, pembangunan harus diarahkan kepada tiga pilar utama, yakni pemerataan, pertumbuhan, dan keberlanjutan.
Jika pemerataan tidak tercapai, hal itu dapat menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan antarwilayah, yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi, hingga disparitas ekonomi yang semakin tajam.
Karena itu, wakil wali kota menekankan pentingnya data dan informasi statistik kewilayahan yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kerja terhadap implementasi pembangunan di semua kecamatan.
Data dan indikator ekonomi serta sosial tersebut akan menjadi tolok ukur pencapaian target pembangunan sekaligus pijakan bagi perumusan rencana pembangunan daerah ke depan.
Lebih lanjut, Wawali Imelda menjelaskan bahwa penyusunan Dokumen Indeks Ketimpangan Wilayah Tahun 2024 dilakukan melalui penjaringan data dan informasi dari berbagai sumber, disertai perhitungan dan penyajian data dengan pendekatan teknokratis.
Proses ini juga melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, stakeholders, serta pihak-pihak terkait lainnya.
“Ekspose hasil pelaksanaan seperti hari ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif, sehingga nantinya dokumen ini benar-benar dapat menggambarkan kondisi kewilayahan di Kota Palu dan langkah-langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan yang ada,” jelas wakil wali kota.
Menutup sambutannya, Wawali Imelda berharap dokumen tersebut dapat dijadikan dasar dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan di semua tingkatan.
“Harapannya, semua pihak dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan daerah, sebagai wujud kepedulian dalam mengelola ketimpangan wilayah di Kota Palu,” ujarnya. (red/teraskabar)
