Morowali, Teraskabar.id – Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kabupaten Morowali kritisi polemik 718 mahasiswa belum mendapatkan bantuan beasiswa Kabupaten Morowali tahap 3. Kepastian tersebut setelah Pemkab Morowali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan bahwa kuota penerima hanya dapat menampung 548 mahasiswa, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Arifin Lakane, melalui akun media sosial pada Jumat (31/10/2025).
Dalam video tersebut, Arifin menyatakan kondisi ini terjadi akibat kesalahan perhitungan internal yang dilakukan oleh pihak dinas. Ia menyebut bahwa antusiasme mahasiswa yang mendaftar cukup tinggi, sementara anggaran yang tersedia tidak mampu menutupi seluruh jumlah pendaftar.
“Ini murni kesalahan dari dinas yang tidak cermat menghitung jumlah mahasiswa yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa Rp 12 juta ini,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Morowali telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengalihkan sebagian penerima ke program Beasiswa Berani Cerdas, yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Namun, Arifin mengakui bahwa nilai bantuan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan beasiswa Pemkab Morowali.
Dalam keterangan resminya saat merilis pernyataan sikap GRD Morowali, Ketua Gerakan GRD, Amrin, menyebut bahwa persoalan ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan manajemen anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Morowali.
Pernyataan sikap GRD Morowali menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan pendaftar sejak awal. GRD menilai, tidak terpenuhinya kuota beasiswa menunjukkan ketidaksiapan Pemkab Morowali dalam menjalankan program strategis pendidikan.
“Pernyataan kepala dinas justru mengkotak-kotakkan penerima. Mahasiswa tahap 1 dan 2 mendapat Rp 12 juta, tetapi di tahap 3 ada ratusan mahasiswa yang tidak diakomodir,” ujar Amrin dalam pesan singkatnya.
Lebih lanjut, GRD Morowali kritisi langkah pemerintah daerah yang berencana mengalihkan mahasiswa ke program Beasiswa Berani Cerdas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Amrin, kebijakan tersebut tidak adil karena nilai bantuan hanya Rp 3 juta, jauh di bawah nilai beasiswa Pemkab Morowali.
“Kalau tidak ada solusi konkret, maka pemerintah saat ini menciptakan ketidakadilan baru dalam program pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Morowali seharusnya tidak hanya fokus pada keberhasilan tahap sebelumnya, melainkan memastikan pemerataan kesempatan bagi seluruh mahasiswa. GRD Morowali menilai, masalah ini tidak boleh diselesaikan dengan cara mengalihkan tanggung jawab ke pemerintah provinsi.
Amrin mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengirim berkas mahasiswa ke provinsi sebelum ada penyelesaian yang jelas di tingkat kabupaten. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh tetap berada di tangan Pemkab Morowali.
Sebagai penutup, pernyataan sikap GRD Morowali menyebut bahwa jika dalam satu minggu tidak ada keputusan tegas dari pemerintah daerah, pihaknya akan mengorganisir aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan bagi 718 mahasiswa yang belum menerima bantuan beasiswa tahap 3.
“Kami berharap semua elemen mahasiswa bersatu mengawal persoalan ini sampai hak mereka benar-benar terpenuhi,” tutup Amrin. (Ghaff/Teraskabar).
