Morowali, Teraskabar.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morowali menggelar Diskusi Polemik Beasiswa Morowali bersama 12 organisasi mahasiswa untuk membahas dinamika dan solusi terkait penyaluran bantuan pendidikan tahun 2025.
Dalam forum yang berlangsung di Kantor Disdikbud, Rabu (5/11/2025) ini, Kepala Dinas Pendidikan, Arifin Lakane, menyampaikan secara terbuka perkembangan serta langkah yang sedang ditempuh Pemerintah Daerah untuk menuntaskan persoalan beasiswa.
Dalam Diskusi Polemik Beasiswa Morowali itu, Arifin menegaskan bahwa penyelesaian masalah beasiswa harus tetap melalui mekanisme administrasi yang jelas dan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan temuan dari lembaga pengawas. Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD telah melakukan pembahasan intensif guna memastikan hak mahasiswa tetap tersalurkan secara adil dan transparan.
“Masalah beasiswa ini sementara digodok antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Besok kami bersama Pak Inspektur dan Kabag Keuangan akan ke Palu untuk audiensi bersama Kepala BPKP serta melakukan evaluasi dengan BPK,” ujar Arifin.
Lebih lanjut, Arifin menjelaskan bahwa wacana pengalihan beasiswa ke program Berani Cerdas hanyalah salah satu alternatif yang sedang dikaji.
“Kalau ada sepuluh opsi, maka Berani Cerdas itu opsi ke-10. Diskusi ini kami adakan agar tidak terjadi informasi simpang siur dan agar 718 mahasiswa penerima beasiswa mendapatkan haknya sesuai harapan Pak Bupati,” jelasnya.
Selain itu, Diskusi Polemik Beasiswa Morowali juga menghasilkan beberapa opsi lain, antara lain pencairan ganda pada tahun 2026 atau pemberian beasiswa senilai Rp12 juta untuk mahasiswa yang belum menerima bantuan tersebut. Arifin menilai opsi-opsi tersebut masih terbuka dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta hasil pembahasan bersama DPRD.
Para perwakilan mahasiswa memberikan apresiasi atas keterbukaan dan langkah Disdikbud menggelar Diskusi Polemik Beasiswa Morowali secara langsung.
Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD), Amrin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi angin segar bagi mahasiswa penerima beasiswa yang belum memperoleh haknya.
“Alhamdulillah, Dinas Pendidikan sudah berkomitmen mengakomodir 718 mahasiswa. Kami percaya proses pencairan di tahun 2025 akan terealisasi sesuai mekanisme,” ujarnya.
Sementara itu, Fikar, Koordinator Aliansi Mahasiswa Morowali, menilai bahwa langkah Disdikbud dan Pemda patut diapresiasi, namun tetap memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi agar permasalahan serupa tidak terulang.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah, tapi perlu kolaborasi lebih efektif antara Pemda, legislatif, dan eksekutif untuk menjamin hak pendidikan mahasiswa Morowali,” tegasnya.
Melalui Diskusi Polemik Beasiswa Morowali, Disdikbud menunjukkan komitmen untuk membangun transparansi, memperbaiki sistem pengelolaan beasiswa, dan memastikan seluruh mahasiswa memperoleh hak pendidikannya secara adil dan bertanggung jawab. (Ghaff/Teraskabar).
