Oleh Dedi askary, SH. (Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng)
Abstrak
PEMBANGUNAN di Parigi Moutong harus inklusif dan berkelanjutan, dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan pembangunan berbasis HAM di Parigi Moutong dan menawarkan perspektif futuristis untuk implementasi yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, analisis data sekunder, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek pembangunan, masih terdapat tantangan signifikan dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Perspektif futuristis menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi teknologi dalam pembangunan berbasis HAM. Dengan demikian, pembangunan di Parigi Moutong bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga.
Pendahuluan
Pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek HAM. Pembangunan berbasis HAM adalah pendekatan yang menempatkan HAM sebagai kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga, dengan menghormati hak-hak mereka.
Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi besar untuk pembangunan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan berbasis HAM sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Parigi Moutong inklusif, berkelanjutan, dan adil.
Pembahasan
- Analisis Kritis Pelaksanaan Pembangunan di Parigi Moutong
◦ Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih terbatas. Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
◦ Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan masih perlu ditingkatkan. Informasi tentang proyek pembangunan seringkali tidak mudah diakses oleh masyarakat.
◦ Akses terhadap Pelayanan Publik: Akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, masih belum merata. Masyarakat di daerah terpencil seringkali kesulitan mendapatkan akses terhadap pelayanan publik.
◦ Perlindungan Lingkungan: Pembangunan seringkali mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.
- Perspektif Futuristis untuk Pembangunan Berbasis HAM
◦ Pemanfaatan Teknologi: Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan. Misalnya, pemerintah daerah dapat menggunakan platform digital untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang prioritas pembangunan.
◦ Penguatan Kelembagaan: Kelembagaan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa HAM diintegrasikan dalam semua aspek pembangunan. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi dampak pembangunan terhadap HAM.
◦ Pendidikan dan Kesadaran HAM: Pendidikan dan kesadaran HAM perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan kampanye publik.
◦ Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, dan sektor swasta, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis HAM.
Kesimpulan
Pelaksanaan pembangunan berbasis HAM di Parigi Moutong masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, partisipasi aktif dari masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, pembangunan berbasis HAM dapat diwujudkan. Pembangunan di Parigi Moutong bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga.
Saran
- Pemerintah daerah perlu menyusun rencana aksi HAM daerah yang komprehensif dan terukur.
- Perlu adanya mekanisme pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
- Masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
