Morowali, Teraskabar.id – Aktivis Laskar Merah Putih (LMP) Morowali, Irwan Budiawan, kembali muncul di ruang publik untuk pertanyakan kejelasan pembayaran beasiswa bagi 718 mahasiswa yang hingga kini belum menerima haknya.
Irwan menyoroti hasil rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morowali bersama beberapa organisasi mahasiswa, pada 4 November 2025 lalu. Dalam notulen rapat memuat berbagai poin penting terkait proses pencairan bantuan pendidikan. Namun, bagi Irwan itu justru membuka ruang tanya yang lebih besar terkait akurasi informasi dan kepastian waktu penyelesaian.
Irwan berpendapat, alasan teknis yang disampaikan dalam notulen itu tidak menjawab urgensi persoalan, sehingga ia kembali pertanyakan kejelasan pembayaran beasiswa secara terbuka.
Dalam notulen tersebut dijelaskan bahwa pembayaran bantuan untuk 718 mahasiswa belum bisa direalisasikan melalui Program Berani Cerdas. Proses pencairan masih menunggu hasil telaah staf DPRD sekaligus koordinasi lanjutan antara Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Irwan menilai, kalimat dalam notulen yang menyebut pembayaran 718 mahasiswa “direncanakan tidak akan menyebrang tahun” justru menunjukkan ketidakpastian komitmen. Ia menegaskan bahwa rencana tanpa batas waktu konkret hanya menciptakan harapan hampa.
“Para mahasiswa dan orang tua tidak butuh paragraf panjang, mereka butuh tanggal pasti. Jujurlah, sayang! Jangan buat mereka menunggu sambil menebak-nebak,” tegasnya dengan nada mengkritik, Kamis (20/11/2025).
Selain itu, Irwan juga menyoroti syarat tambahan bagi mahasiswa Politeknik Logam yang diwajibkan menyerahkan surat pernyataan kampus dan bukti pembayaran SPP/UKT mandiri agar dapat menerima bantuan.
Ia menilai pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi mahasiswa. Menurutnya, syarat administratif tambahan seperti ini tidak boleh menjadi alasan memperlambat pencairan hak pendidikan. Jika Disdikbud ingin menunjukkan komitmen, langkah paling sederhana adalah menuntaskan kewajiban tahun berjalan.
Meski demikian, Irwan menyambut baik rencana pemerintah daerah untuk melibatkan organisasi kemahasiswaan dalam proses penerimaan beasiswa pada periode berikutnya. Baginya, ini merupakan kemajuan dari sisi transparansi dan partisipasi publik. Namun ia mengingatkan bahwa mahasiswa hari ini membutuhkan kepastian, bukan wacana kelembagaan di masa depan.
“Baiknya Dinas Pendidikan menyampaikan perkembangan terbaru secara terbuka dan rutin kepada masyarakat. Koordinasi harus dipercepat. Jangan biarkan mahasiswa terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Disdikbud harus bertindak cepat, karena penundaan hanya memperbesar ketidakpercayaan publik,” tegas Irwan.
Menanggapi hal tersebut, Arifin Lakane, Kadis Dikbud Morowali menyatakan masih menunggu Rapat TAPD untuk membahas perihal beasiswa 718 tersebut.
“Tetap akan dibayarkan. Kemarin kita sudah rapat dengan Forkopimda. Tinggal menunggu hasil rapat TAPD nanti yang akan di pimpin oleh bapak Sekretaris Daerah. Beliau masih di luar kota,” beber Arifin saat dikonfirmasi Teraskabar. (Ghaff/Teraskabar).
