Morowali, Teraskabar.id– Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) bersama Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMT-B) menggelar aksi unjuk rasa yang mereka sebut sebagai cara unik untuk merayakan HUT Morowali Ke-26, Kamis (4/12/2025). Aksi yang mereka lakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Morowali ke-26 ini berlangsung di beberapa titik strategis, termasuk lampu merah Fonuasingko, gerbang selamat datang, Kantor DLHD Morowali, hingga berakhir dengan dialog bersama pemerintah daerah di Kantor Bupati Morowali. Dalam pertemuan tersebut hadir Asisten II Pemda Morowali, perwakilan Kapolres Morowali, Kadis DLHD, dan perwakilan Dinas Kelautan.
Aksi yang dikemas dalam nuansa kritis tersebut menjadi penanda bahwa momen HUT Morowali Ke-26 tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi masyarakat menuntut penyelesaian persoalan agraria yang tak kunjung usai. Dalam dialog di kantor bupati, Pemda dan GRD KK-Morowali menyepakati sejumlah poin, salah satunya komitmen bahwa pemerintah akan turun langsung meninjau lokasi konflik bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah.
Amrin, salah satu perwakilan aksi, menegaskan bahwa unjuk rasa ini dilakukan karena lemahnya respons pemerintah daerah terhadap persoalan yang menimpa masyarakat. Ia menyebut aktivitas PT TAS telah menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam kawasan mangrove, serta berdampak langsung pada tanah adat masyarakat Desa Torete.
“Tindakan semena-mena harus dihentikan. Pemerintah daerah seharusnya melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian advokasi sebelumnya. GRD KK-Morowali dan AMT-B telah lebih dulu menyampaikan protes ke tingkat provinsi dan mendapat respons dari Satgas PKA Sulteng. Karena itu, ia berharap Pemda Morowali dapat hadir dan bekerja bersama Satgas PKA untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi, terutama di Desa Torete.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah segera mengembalikan tanah leluhur masyarakat, melindungi kawasan mangrove, mengusut dugaan pemalsuan dokumen SKT dan SKPT, serta menghentikan kriminalisasi aktivis. Amrin menilai pemerintah daerah harus lebih serius.
“Jangan hanya fokus pada kegiatan seremonial saat HUT Morowali Ke-26. Yang terpenting adalah persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa peran aparat penegak hukum juga sangat penting. Pemerintah desa yang diduga melakukan pemalsuan dokumen harus diperiksa dan diproses.
“Ini tanggung jawab pengawasan mereka. Tidak boleh ada pembiaran,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Amrin kembali memperingatkan Pemda Morowali agar benar-benar merespons masalah masyarakat Torete. Jika pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan, GRD KK-Morowali menyatakan siap kembali melakukan aksi pendudukan di Kantor Bupati Morowali. (Ghaff/Teraskabar).
