Oleh Hasanuddin Atjo
KAWASAN Ekonomi Khusus ( KEK) Palu kembali hangat dibicarakan berbagai media, terutama di group medsos (media sosial) di Sulawesi Tengah.
Fenomena tersebut memberi indikasi bahwa kehadiran KEK Palu meski sudah berumur dan belum memberi dampak fungsional sesuai harapan, tetap menjadi dambaan dan penantian masyarakat negeri berlambang pohon nyiur.
Pemicu diskusi itu, ketika Walikota Hadianto Rasyid bersama jajaran menemui Wamen Investasi – Hilirisasi Todotua Pasaribu, di Jakarta, Senin (08/12), yang dilansir salah satu media lokal
Apa yang dilakukan walikota Hadianto merupakan upaya yang juga sudah dilakukan oleh walikota pendahulunya. Bahkan beberapa Gubernur sebelumnya juga mendorong hal yang serupa.
Sayang kesemuanya belum memberi hasil sebagaimana tujuan KEK didirikan antara lain: Peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.
Selain itu komoditi unggulan
terurama Agro-Maritim dapat berkembang . Dan tidak kalah pentingnya tercipta proses transformasi (sosial, inovasi dan ekonomi).
Proyek yang dinilai strategis ini sebaiknya dimaksimalkan. Hambatan yang terpetakan diurai, kemudian dibuat peta jalan menuju ke arah manfaat fungsional.
Akar masalah KEK sejak lama diketahui. Ketersediaan lahan terbebaskan oleh Pemerintah sangat kecil dan harga lahan dinilai tinggi, serta suplay air tawar terbatas.
Kebijakan fungsional KEK adalah industri pengolahan, namun tidak dibatasi. Ada baiknya target fungsional di review kembali, diarahkan pada industri pengolahan berbasis Agro dan Maritim.
Gubernur Anwar Hafid telah mendorong sektor Agro dan Maritim menjadi salah satu lokomotif ekonomi melalui program Sembilan Berani, diantaranya:
Berani Makmur (panen raya dan tangkap banyak), Berani Sejahtera yaitu (kemandirian ekonomi perdesaan serta pemberdayaan UMKM).
Mendorong hilirisasi agro dan maritim dinilai menjadi pemicu bergeraknya industri yang berbasis masyarakat dan wilayah perdesaan
Secara fungsional menjadi instrumen mampu menekan disparitas pendapatan dan pengangguran serta angka kemiskinan yang tergolong masih tinggi.
Terakhir, mengurai benang kusut KEK Palu hanya bisa dilakukan melalui kesamaan visi dan tindak Pemerintah Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota.
Dipandang perlu kehadiran semacam satgas (satuan tugas) yang profesional dan memiliki reputasi merancang konsep baru pengembangan KEK Palu. (***)
