Morowali, Teraskabar.id – Pemerintah desa (Pemdes) Torete mencuatkan isu konflik antardesa Torete-Buleleng, sekaligus meluruskannya melalui konferensi pers. Kegiatan yang menghadirkan kepala desa masing-masing desa, berlangsung di kantor Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (12/1/2026).
Konferensi pers yang dilaksanakan secara mendadak tersebut, untuk menepis terkait kabar perpecahan maupun potensi konflik antarwarga Desa Torete dengan Desa Buleleng sebagaimana klaim Pemdes Torete telah beredar luas di media sosial.
Namun tidak jelas sumber informasi di media sosial yang dimaksud dan siapa pelaku penyebar hoaks yang menyebut adanya konflik antarwarga kedua desa sebagaimana klaim Pemdes Torete. Klaim konflik antarwarga Desa Torete-Buleleng tersebut menimbulkan tanda tanya dari sejumlah warga Torete yang sedang berkonflik dengan perusahaan tambang nikel.
Sebab fakta di lapangan, memang sedang terjadi konflik agraria antara warga Torete versus perusahaan tambang nikel dan rencana pembangunan kawasan industry. Pemdes Torete pun tak membantah konflik agraria tersebut.
Hoaks, Pemdes Torete Mencuatkan Isu Konflik
Rina Maharadja, salah seorang warga desa Torete yang juga merupakan pembina Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMTB) mengatakan, tidak mengetahui secara jelas motif pelaksanaan konfrensi pers Kepala Desa (Kades) dan Ketua BPD Desa Torete dan BPD Buleleng yang tersebar di grup WhatsApp, pada Senin (12/1/2026).
“Karena dari awal sampai saat ini, memang tidak ada konflik antar warga desa Buleleng dan Torete, yang ada adalah konflik warga dengan perusahaan mengenai hak-hak atas lahan di wilayah desa Torete,” kata Rina Maharadja kepada sejumlah wartawan, Selasa (13/1/2026).
Ia pun mempertanyakan, apakah langkah ini adalah “by desain” untuk meredam akar persoalan konflik agraria atas serbuan investasi pertambangan dan seakan terus dipelihara?. Pasalnya, hingga kini, konflik agraria antar warga dan perusahaan sudah memakan korban warga setempat.
Setidaknya hingga sekarang, ada empat warga yang menjadi korban yang mendekam dibalik jeruji besi sebagai akibat konflik agraria warga melawan perusahaan PT. Teknik Alum Service (TAS) maupun PT. Raihan Catur Putra (RCP). Dari keempat orang warga setempat, termasuk di antaranya dialami aktivis lingkungan dan seorang jurnalis di Torete, Kabupaten Morowali.
Disisi lain, pascakonfrensi pers tersebut dan konflik yang belum usai, muncul lagi informasi terkait adanya rencana jual beli lahan mangrove berkedok tali asih dan atau kompensasi lahan mangrove di Desa Torete oleh PT. TAS.
Menurut Rina, hal ini berdasarkan dokumentasi foto surat yang beredar dan diperoleh warga, ditandatangani oleh KTT PT. TAS, Ir. Agus Riyanto, ST., serta ditujukan kepada Kades Torete, Amrin S dan Ketua BPD Torete, Baharudin.
Dalam isi dokumentasi surat PT. TAS tersebut, ada dua poin permintaan data dari pihak perusahaan kepada pemerintah desa Torete. Pertama, meminta list nama-nama penerima sah atas tali asih dan atau kompensasi lahan mangrove. Kedua, meminta berita acara kesepakatan kompensasi antara pemerintah dan masyarakat penerima sah tali asih dan atau kompensasi.
“Kami tidak menolak investasi. Kami hanya berharap, serbuan investasi menjadi berkah bukan menjadi petaka. Hari ini investasi yang ada di desa Torete menjadi sumber konflik, apakah ini tujuan dari kehadiran investasi,” tanya Rina.
Sebelumnya, Pemdes Torete angkat bicara sekaligus menepis isu konflik antara warga Desa Torete dan Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Torete, Amrin S., dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Buleleng di Kantor Desa Buleleng, Senin (12/1/2026).
Amrin menjelaskan bahwa sejak munculnya pernyataan terduga AD yang menyinggung masyarakat Buleleng, hubungan sosial dan silaturahmi antarwarga Torete dan Buleleng tetap terjalin dengan baik tanpa adanya gesekan.
“Sejak pernyataan AD yang membuat masyarakat Buleleng tersinggung, hubungan silaturahmi Torete dan Buleleng tetap baik. Tidak ada gesekan. Warga Torete masih bolak-balik ke Buleleng dan beraktivitas seperti biasa,” kata Amrin saat menggambarkan kondisi kamtibmas di kedua desa bertetangga tersebut.
Ia menyesalkan beredarnya isu yang menyebut telah terjadi konflik antara warga Torete dan Buleleng. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Amrin pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi.
Lebih lanjut, Amrin menegaskan bahwa ikatan persaudaraan warga Torete dan Buleleng sangat erat. Hal itu tercermin dari aktivitas keseharian masyarakat yang tetap berjalan normal tanpa rasa takut maupun pembatasan dalam bersilaturahmi.
“Kehadiran kami di Desa Buleleng ini memang difasilitasi untuk memperjelas situasi. Namun karena kami yakin tidak ada persoalan antarwarga, cukup kami dari Pemerintah Desa Torete bersama orang tua dan tokoh adat untuk menyampaikan bahwa isu konflik itu tidak benar,” tegasnya. (red/teraskabar)
