Morowali, Teraskabar.id – Forkopimcam Witaponda pertemukan masyarakat nelayan dan dua perusahaan tambang dalam sebuah forum audiensi resmi yang berlangsung di Gedung Pertemuan Kecamatan Witaponda, Desa Laantula Jaya, Senin (19/1/2026).
Pertemuan ini bertujuan membuka ruang dialog, meredam ketegangan, serta mencari solusi atas dampak aktivitas pertambangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Witaponda memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai respons atas desakan Forum Petani Nelayan Witaponda Menggugat. Sejak awal, kelompok ini menyuarakan tuntutan ganti rugi dan kejelasan tanggung jawab perusahaan atas kerugian tambak dan hasil laut.
Pertemuan berlangsung terbuka dan dinamis. Pemerintah kecamatan mengarahkan jalannya dialog agar seluruh pihak menyampaikan pandangan secara seimbang. Selain itu, forum ini juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga harmoni antara investasi dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Hadirkan Pemerintah, Aparat, dan Perusahaan
Camat Witaponda Nasron, S.Sos. memimpin langsung audiensi tersebut. Kapolsek Witaponda IPTU Armawansyah, S.H. serta Danpos Witaponda Pelda Irfan turut hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Kabupaten Morowali juga mengikuti jalannya pertemuan.
Dari pihak perusahaan, PT Alaska Dwipa Perdana (ADP) dan PT Mitra Sulawesi Bersama (MSB) mengirimkan perwakilan resmi. Sementara itu, PT MKAL tidak menghadiri pertemuan tanpa memberikan keterangan. Ketidakhadiran tersebut langsung menjadi catatan penting dalam forum.
Dalam konteks ini, Forkopimcam Witaponda pertemukan para pemangku kepentingan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Pemerintah kecamatan mendorong keterbukaan sebagai fondasi penyelesaian masalah.
Forkopimcam Witaponda Pertemukan Masyarakat dan Perusahaan: Aspirasi Petani Tambak Disampaikan Langsung
Masyarakat nelayan dan pemilik tambak memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Mereka menjelaskan dampak penurunan kualitas air, berkurangnya hasil tambak, serta kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian.
Setiap pernyataan mendapat ruang yang sama. Pemerintah kecamatan mendengarkan, mencatat, dan mengklarifikasi setiap poin yang disampaikan. Pendekatan dialogis ini menegaskan bahwa negara hadir di tengah konflik kepentingan.
Melalui mekanisme musyawarah, Forkopimcam Witaponda pertemukan kepentingan rakyat dan dunia usaha dalam satu meja. Dengan demikian, forum ini mencegah eskalasi konflik di lapangan.
Kesepakatan Pertemuan Lanjutan
Setelah mendengarkan seluruh masukan, forum menyepakati langkah lanjutan. Pemerintah kecamatan memutuskan untuk menggelar audiens selanjutnya setelah pertemuan antara Pemerintah Daerah dan pimpinan enam perusahaan pada Kamis (29/1/2026) usai digelar.
Pemerintah berharap seluruh perusahaan hadir agar proses klarifikasi dan pengambilan keputusan berjalan komprehensif. Masyarakat nelayan diminta menahan diri dan menunggu
hasil resmi pertemuan tersebut.
Keputusan ini menandai peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan. Sekaligus, langkah ini memperkuat fungsi mediasi Forkopimcam sebagai jembatan komunikasi.
Forkopimcam Witaponda Pertemukan Masyarakat dan Perusahaan: Komitmen Menjaga Stabilitas dan Keadilan
Melalui audiensi ini, Forkopimcam Witaponda pertemukan aspirasi warga dengan kewajiban perusahaan secara terbuka. Pemerintah kecamatan menegaskan komitmen untuk mengawal proses hingga tuntas.
Pendekatan persuasif, dialogis, dan terstruktur menjadi kunci utama. Dengan cara ini, Forkopimcam berharap tercipta solusi adil, menjaga stabilitas wilayah, serta melindungi hak hidup masyarakat nelayan Witaponda. (Ghaff/Teraskabar).
