Rabu, 2 September 2026

Penetapan Garis Sempadan Danau Banano, Pemkab Touna Dukung Langkah BWS Sulawesi III Palu

Penetapan Garis Sempadan Danau Banano, Pemkab Touna Dukung Langkah BWS Sulawesi III Palu
FGD) Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Banano I, II, dan III yang diinisiasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu, Rabu (2/9/2026). Foto: Yahya

Touna, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sumber daya air dan ekosistem melalui penetapan garis sempadan Danau Banano I, II, dan III.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu melalui Sekretaris Daerah Alfian Matajeng saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Banano I, II, dan III yang diinisiasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Tojo Una-Una, jajaran BWS Sulawesi III Palu, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemkab Tojo Una-Una.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Ilham Lawidu mengapresiasi langkah BWS Sulawesi III Palu melakukan kajian teknis penetapan garis sempadan.

Menurutnya, kajian tersebut penting untuk memastikan pengelolaan kawasan danau berjalan seimbang antara kepentingan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

“Kajian ini memiliki arti yang sangat strategis. Bukan hanya dalam perspektif teknis pengelolaan sumber daya air, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kebutuhan nyata masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Ia menilai Danau Banano I, II, dan III merupakan aset alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, penetapan garis sempadan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kawasan danau dari pemanfaatan yang tidak terkendali.

Pemkab Tojo Una-Una berharap FGD tersebut menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengakomodasi aspirasi serta kondisi masyarakat di lapangan.

“Kita membangun bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga memikirkan hak generasi yang akan datang untuk menikmati sumber daya alam yang masih terjaga,” ujarnya. (yya)

  Smelter PT Wangsiang di Morowali Tak Beroperasi, PHK 1.000 Karyawan