Morowali, Teraskabar.id – Aksi Unras GRD-GERAM Morowali menggema di depan kantor DPRD Morowali, Kamis (2/10/2025). Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar selama dua hari di jalan hauling PT Hengjaya Mineralindo (PT HM).
Massa dari Aksi Unras Komite Kabupaten Gerakan Revolusi Demokratik (KK-GRD) Kabupaten Morowali dan Gerakan Rakyat Morowali (GERAM) datang dengan membawa spanduk dan poster tuntutan. Mereka menegaskan bahwa protes ini muncul karena ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat lingkar tambang akibat aktivitas PT HM.
Sahril, Koordinator Lapangan aksi, menegaskan masalah antara masyarakat dengan PT HM telah berlangsung lama tetapi tidak pernah diselesaikan secara serius oleh perusahaan.
“Kami bersama masyarakat dan organisasi lain akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ini menyangkut hak rakyat, termasuk kompensasi lahan perkebunan dan tanam tumbuh,” kata Sahril dalam orasinya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pembangunan smelter PT HM, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL), pemberdayaan masyarakat, dan rekrutmen tenaga kerja lokal.
“Semua itu harus dibahas bersama dan disosialisasikan secara terbuka. Kami juga menduga ada aktivitas tambang kresser ilegal di area PT HM dan meminta aparat segera bertindak,” tegasnya.
Dalam Aksi Unras GRD-GERAM Morowali, massa menyampaikan enam tuntutan utama:
- Kompensasi lahan perkebunan dan tanam tumbuh petani.
- Sosialisasi pembangunan smelter, AMDAL, pemberdayaan, dan rekrutmen tenaga kerja lokal.
- Hentikan aktivitas tambang ilegal kresser.
- Transparansi luas izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
- Tolak peningkatan produksi 20 juta ton tanpa persetujuan masyarakat.
- Realisasi pembayaran royalti yang telah disepakati.
Amrin, Ketua GRD KK-Morowali, menilai persoalan ini tidak kunjung selesai karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Ia mendesak Gubernur Sulawesi Tengah turun langsung menghentikan sementara aktivitas PT HM sampai hak masyarakat terpenuhi.
“Keluhan masyarakat ini sejalan dengan program gubernur. Kami berharap pemerintah merespons cepat dan bertindak tegas,” ujar Amrin.
Amrin juga mengecam sikap PT HM yang dinilainya tertutup terhadap masyarakat dalam Aksi Unras GRD-GERAM Morowali di gedung DPRD tersebut.
“Kami paham tidak semua urusan perusahaan bisa dibuka, tetapi melihat keresahan warga, perusahaan harus lebih transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.
Menanggapi Aksi Unras GRD-GERAM Morowali, DPRD Morowali menyatakan akan merekomendasikan seluruh tuntutan massa kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti. (Ghaff/Teraskabar).
