Morowali, Teraskabar.id – Aliansi Mahasiswa Morowali (AMM) mendesak Polri untuk mengusut tuntas polemik tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Desakan tersebut dengan menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Kabupaten Morowali, Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Rabu (4/12/2024). Aksi tersebut dilakukan guna menyikapi banyaknya polemik yang terjadi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di daerah penghasil bijih nikel ini.
“Kami melihat terlalu banyak masalah, banyak polemik. Oleh karenanya hari ini kami turun dan menyatakan sikap kami, agar dapat menjadi perhatian pihak-pihak yang memiliki otoritas. Tujuan kami sederhana, menjaga tegak berdirinya demokrasi kita,” kata Amrin, pimpinan aksi dalam orasinya.
Olehnya kata Amrin, AMM mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), PLN, TNI dan Polri untuk membuat pernyataan resmi terkait kebakaran yang terjadi di Gedung KPU, Selasa (3/12/2024), dan meminta pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut.
Selanjutnya, AMM juga meminta Bawaslu dan instansi terkait agar mengusut tuntas dugaan adanya permainan dana Rp3,1 miliar yang ditawarkan oleh oknum PPK kepada salah satu Paslon dan mendesak KPU Morowali untuk mengeluarkan sikap terkait hal tersebut.
AMM juga menyatakan menolak Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan DPRD Kabupaten Morowali terkait pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan meminta komitmen integritas penyelenggara dan netralitas DPRD Kabupaten Morowali.
“Atas kondisi ini, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Morowali (AMM) merespon secara serius situasi politik morowali dan mendesak secara tegas para penyelenggara untuk ambil tindakan dan pengusutan masalah yang ada dalam Pilkada,” tegas Amrin.
Sejalan dengan hal tersebut AMM juga meminta kepada seluruh instansi terkait agar berlaku netral menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat morowali hari ini agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat membuat situasi Morowali menjadi tidak stabil.
“Kami dari AMM Menuntut kepada seluruh Instansi agar berlaku netral secara khusus, KPU, Bawaslu, TNI Polri, DPRD untuk mengambil kesimpulan yang netral agar situasi politik morowali tetap kondusif,” tutup Amrin. (red/teraskabar)