Poso, Teraskabar.id – Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso yang akan dibangun oleh PT. CPK melalui sumber dana APBN 2026 – 2027 sebesar Rp 265 Miliar lebih mulai terlihat aktivitas. Informasi yang berhasil dihimpun media ini jika kontrak kerja antara pihak penyedia jasa dengan Kementerian Pekerjaan Umum via Balai BPPK melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum, belum teken kontrak proyek RSUD Poso .
Hal tersebut diakui oleh pihak internal PT. CPK di lokasi proyek kepada Teraskabar.id hari ini, Rabu (23/9/2026), jika kontrak baru akan ditandatangani.
” Besok Kamis baru kontrak akan ditandatangani, saat ini kami bersih-bersih lokasi,” sebut pak H, yang mengaku dari pihak perusahaan atau penyedia jasa kepada media ini.
Sedangkan pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Rachman, ST., dan pihak PPK Daniel T yang dikonfirmasi terkait kontrak pelaksanaan proyek belum dilakukan namun kegiatan landclearing sudah dimulai. Media ini juga mengkonfirmasi soal anggarannya tahun ini hanya tersisa Rp14 Miliar. Hingga berita ini tayang tidak menggubris konfirmasi tersebut.
Anggaran Proyek RSUD Poso Tersisa Rp14 Miliar?
Dari sejumlah sumber mengatakan jika proyek pembangunan RSUD Poso ini anggaran yang tersedia di kas negara untuk tahun 2026 ini hanya sebesar Rp14 Miliar. Sedangkan sisanya Rp251 Miliar lebih baru akan dianggarkan pada tahun APBN 2027 mendatang melalui pembahasan di Banggar DPR.
” Proyek ini akan ditanggulangi awalnya oleh pihak penyedia jasa dan tanpa uang muka. Memang agak rancu anggarannya belum ada sudah ditender. Hasil penelusuran kami ke pihak salah satu Dirjen di Jakarta mengakui jika awalnya anggaran proyek RSUD Poso ini pagunya Rp285 M. Hanya proses pelaksanaan tender atau lelangnya yang kelamaan sehingga anggarannya dipindahkan ke belanja lain oleh mantan pejabat sehingga tersisa Rp14 Miliar. Nanti kita lihat apa yang akan dikerjakan dengan nilai sebegitu. Intinya mudah-mudahan anggaran yang masih Rp251 M sesuai hasil lelang itu dianulir oleh pihak DPR nantinya, ” tutur sumber. (deddy)
