Palu, Teraskabar.id– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan, Sulteng menempati peringkat kedua inflasi se Indonesia pada Agustus 2025.
“Bulan Agustus sudah masuk ke dua besar. Kita hanya kalah di bawah Sumatera Utara,” kata Kepala BI Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, Rabu (3/9/2025).
Inflasi Sulteng untuk tahun kalender 2025 sebesar 3,62 persen atau berada di atas target nasional 3,5 persen. Sementara inflasi tahunan Agustus 2025 terhadap Agustus 2024 sebesar 4,02 persen.
Inflasi Sulteng di bulan Juni sebesar 2,47 persen berada di peringkat sembilan, naik menjadi peringkat empat pada Juli 2025 sebesar 3,69 persen, dan masuk peringkat dua pada Agustus 2024 sebesar 4,02 persen.
“Kalau rangking sekolah itu bagus kalau naik. Tapi kalau inflasi, justru bagus kalau tidak rangking,” ungkapnya.
Pemprov Sulteng menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang menfokuskan pada penurunan angka inflasi yang berada di atas angka nasional.
Rakor TPID itu dilaksanakan secara hibrid, yang dihadiri para pengambil kebijakan terkait diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan dan kepala daerah dari 13 kabupaten/kota.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa inflasi Sulteng per Agustus 2025 mencapai 3,62 persen year-on-year dan menempatkan daerah ini masuk 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi nasional.
“Kalau kita lihat per kabupaten, Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegas Anwar.
Ia menyebut beras sebagai komoditas utama pemicu inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Karena itu, ia mendorong gerakan pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu harga beras bisa distabilkan, dan target kita tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” ujarnya.
Anwar menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar langkah yang ditempuh berdampak langsung. Ia berharap rakor menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa segera dijalankan.
“Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah yang angka inflasinya masih di atas 3,5 persen untuk segera mengambil tindakan mengendalikan laju inflasi.
“Inflasi kita jaga di angka range 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen,” kata Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Pemerintah pusat juga akan melakukan intervensi melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk mengendalikan inflasi di daerah. Pemerintah bakal melihat komoditas apa saja yang membuat inflasi di sejumlah daerah masih tinggi.
Secara umum, Mendagri menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai karena memberikan andil besar terhadap inflasi, seperti bawang merah dan beras. Saat ini, pemerintah terus melakukan intervensi melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar harganya tetap terkendali. (red/teraskabar)
