Tolitoli, Teraskabar.id – Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Tolitoli dianggap enggan melalukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tolitoli.
Terbukti, seorang pelaku jenis usaha produktif, Y Anwar, yang hendak bermohon di bank tersebut bukan mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dengan berbagai macam cara salah satunya dimintai anggunan sertipikat rumah atau sejenisnya.
” Saya telah bermohon agar mendapatkan KUR di BSI tapi dimintai jaminan, sertipikat yang saya sodorkan diminta dibalik nama, padahal UMKM yang dipersyaratkan itu saya sudah penuhi,” tutur Anwar dengan nada kesal kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).
Anwar, pemilik usaha produktif yang mengajukan permohonan KUR di BSI Tolitoli itu, saat hendak dikunjungi untuk memastikan UMKM miliknya sengaja tak dijumpai oleh pihak tim survei pihak BSI, malah yang ditemui justeru kariawan dipercayakan untuk mengelolah usaha UMKM tersebut.
” Mereka terkesan bukan melakukan survei tapi mencari – cari alasan agar UMKM yang saya jadikan dasar untuk mendapatkan KUR tidak diproses,” ceritanya.
Penyaluran KUR yang tersedia di BSI cabang Tolitoli sejatinya tidak dapat diakses oleh para pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan, namun hanya diprioritaskan kepada kelompok usaha yang telah maju berkembang.
” Kenapa begitu karena baru -baru ini ada pelaku usaha bukan UMKM selalu di datangi untuk di tawarkan KUR dari BSI, kami pelaku UMKM justeru tidak di Acc,” tandasnya.
Pimpinan cabang BSI Tolitoli, Moh Rafiq, yang ditemui terkait penyerapan KUR di bank tersebut menjelaskan bahwa pihaknya hanya melakukan penyaluran KUR sesuai dengan ketentuan Permenkeu dimana pemilik usaha produktif paling banyak senilai Rp 500 juta.
” Jika KUR yang dimohon kurang dari Rp100 juta tak dipersyaratkan anggunan, kecuali diatas itu,” jelasnya.
Rafiq, menyatakan, penyerapan KUR di BSI tahun ini mencapai di angka kurang lebih Rp Rp 6 Miliar, KUR tersebut telah menyentuh UMKM yang tersebar di Tolitoli.
” KUR yang kita ke UMKM jaraknya hanya radius 10 km saja,” terang Pimca BSI Tolitoli yang ditemui di kantornya itu.
Disinggung menyangkut data jumlah penyaluran KUR kurun tahun 2025, Pimpinan BSI cabang Tolitoli itu menolak menyebut, ia malah menjelaskan soal teknis penyaluran KUR yang menggunakan sistem syariah.
Dalam penyaluran KUR di BSI telah diawasi oleh beberapa lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran kredit berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan prinsip kehati-hatian perbankan.
” Makanya kami sangat hati-hati menyalurkan KUR, kalau tidak sesuai ketentuan kami bisa dipecat,” katanya. (ram/teraskabar)
