Oleh Abd. Ghafur Halim (Jurnalis Teraskabar)
DALAM dinamika pemberantasan korupsi yang kerap terjebak pada dimensi struktural, pernyataan Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menjadi angin segar yang sarat refleksi konseptual. Ia hadir tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi sebagai pemimpin yang membawa tafsir baru, bahwa korupsi adalah cerminan karakter, bukan sekadar cacat sistem.
Di hadapan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, dalam forum resmi Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Tengah, Rabu (6/8/2025), Bupati Iksan menegaskan:
“Kalau kita bicara soal korupsi, menurut saya pribadi ini adalah soal karakter. Keinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya tergantung pada pribadi masing-masing.”
Pernyataan ini patut diapresiasi sebagai pijakan moral yang kuat. Namun, justru karena korupsi berkaitan dengan karakter, maka upaya pemberantasannya juga harus disertai tindakan nyata yang menyasar pembentukan budaya organisasi dan penguatan kontrol internal. Tidak cukup hanya dengan komitmen lisan, perlu institutional integrity yang terukur.
Bupati Iksan membawa kabar baik, bahwa telah terbangun sinergi antara eksekutif dan legislatif Morowali untuk mengarahkan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat, bukan sekadar keinginan elite.
“Kami sepakat untuk menyelaraskan visi dan misi program agar fokus pada kebutuhan masyarakat. Saya tidak akan intervensi dalam urusan uang rakyat karena saya adalah penanggung jawab utamanya,” ujarnya.
Ini merupakan sinyal positif bahwa pola relasi antara kepala daerah dan DPRD di Morowali sedang mengalami pergeseran ke arah kemitraan strategis. Namun di sinilah kritik patut diajukan, keselarasan antara bupati dan DPRD tidak boleh berhenti pada harmonisasi politik, tetapi harus dikawal oleh mekanisme check and balance. Pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil harus diperkuat agar tidak terjadi collusive consensus di balik harmonisasi tersebut.
Dalam forum nasional itu, Bupati Iksan menyampaikan secara terbuka kesiapan daerahnya untuk menjadi obyek pengawasan KPK.
“Kalau KPK ingin turun ke daerah, kami siap bantu. Ini adalah komitmen saya bersama Ketua DPRD. Program ini sangat baik dan harus didukung penuh.” kata Bupati Iksan.
Ini adalah bentuk keterbukaan yang patut dicatat, sebuah transparency invitation yang langka. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa semangat ini tidak hanya berhenti sebagai simbol, melainkan diwujudkan melalui keterbukaan dokumen anggaran, digitalisasi sistem pengadaan, serta penyederhanaan birokrasi agar celah korupsi semakin sempit.
Bupati Iksan turut memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang dinilainya sebagai figur birokrasi tulen.
“Saya pikir beliau adalah pakar birokrasi. Beliau paham betul situasi Morowali saat ini. Karena itu, kami harus hati-hati dalam meneruskan soal kepentingan rakyat ini,” ucap Iksan.
Apresiasi ini menunjukkan sinyal penting bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh lepas dari koordinasi dengan pemerintah provinsi. Namun, seiring dengan itu, koordinasi juga harus dibarengi transparansi lintas jenjang, agar agenda pemberantasan korupsi tidak tersumbat oleh ego sektoral atau kepentingan politik jangka pendek.
Pernyataan dan komitmen Bupati Morowali di panggung nasional ini layak menjadi referensi bagi pemimpin daerah lainnya. Ia tidak sekadar menyampaikan niat baik, tapi menunjukkan kesiapan untuk diawasi.
Namun komitmen tanpa rencana aksi hanya akan menjadi romantisme politik. Tantangannya kini adalah menyusun sistem pengendalian korupsi yang konkret melibatkan masyarakat sipil, media, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Dengan demikian, semangat pemberantasan korupsi yang dibangun atas dasar karakter dan integritas pribadi akan menemukan bentuk sistemiknya, menjelma dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Morowali sedang membangun bukan hanya jalan, drainase dan jembatan, tapi karakter dan keberanian moral. Dan itu, adalah fondasi terpenting dari peradaban yang jujur dan berkeadilan.
Kini, Bupati Iksan sudah membuka karpet merah untuk KPK, apakah Morowali sudah siap diaudit?
