Jakarta, Teraskabar.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi kembali ditegaskan, kali ini langsung dari pusat kendali antikorupsi negeri ini: Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf memimpin langsung delegasi daerahnya dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika lantai 16 KPK. Didampingi Wakil Bupati Iriane Iliyas, Ketua DPRD Morowali Herdianto Marzuki, serta jajaran OPD teknis, kehadiran Pemkab Morowali menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Rapat yang mengangkat tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi dalam Mewujudkan Daerah yang Akuntabel dan Bebas Korupsi” tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, para kepala inspektorat, kepala BPKAD, serta perwakilan lainnya dari kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam sambutan pembukanya mengingatkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan nilai-nilai moral bangsa.
“Korupsi adalah perbuatan busuk. Ia menyalahi semua ajaran agama dan nilai kemanusiaan. Sumpah jabatan bukan hiasan bibir, melainkan janji kepada Tuhan dan rakyat. Itu harus dihayati, bukan dilupakan,” tegas Johanis.
Dalam sesi diskusi, Bupati Iksan menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup dengan sistem, tetapi membutuhkan kekuatan karakter dari para pemegang amanah publik.
“Korupsi itu bukan sekadar kesalahan prosedur, tapi persoalan karakter. Kalau karakternya lemah, jabatan bisa disalahgunakan kapan saja. Karena itu, penting bagi pemimpin untuk membangun integritas dari dalam dirinya sendiri,” tegas Iksan.
Ia juga menyampaikan bahwa di Morowali, sinergi antara eksekutif dan legislatif telah diperkuat untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.
“Kami terus membangun persepsi bersama dengan DPRD. Di setiap siklus anggaran, kami pastikan yang diprioritaskan adalah kebutuhan riil masyarakat, bukan keinginan elite,” ujarnya.
Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, menambahkan bahwa pemberantasan korupsi juga membutuhkan pendekatan pendidikan politik kepada masyarakat dan penguatan kelembagaan legislatif.
“Kami mendorong regulasi yang tegas, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan penguatan fungsi pengawasan yang kolektif dan kolegial,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut diisi dengan penandatanganan pakta integritas oleh para peserta, pemaparan strategi pencegahan korupsi oleh KPK, serta evaluasi capaian aksi pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
KPK RI berharap, forum ini dapat memperkuat komitmen semua pihak untuk membangun daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga bersih dalam tata kelola. (Ghaff/Teraskabar/IKP)
