Morowali, Teraskabar.id – Bupati Morowali tekankan transparansi dalam setiap tahapan pemerintahan saat membuka entry meeting pemeriksaan terperinci bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia langsung mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih disiplin, terukur, dan berbasis data. Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Lebih lanjut, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menyampaikan arahan tegas di Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Bungku Tengah, Selasa (7/4/2026). Ia meminta seluruh OPD tidak lagi menyusun program hanya karena ketersediaan anggaran. Sebaliknya, ia mendorong setiap perangkat daerah untuk memulai dari analisa yang matang, kemudian menyusun rencana yang terukur.
Ia menegaskan bahwa pola lama harus ditinggalkan. Iksan menginginkan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memiliki dasar yang jelas dan kuat.
“Jangan membuat program hanya melihat uangnya. Analisa dulu, matangkan perencanaannya, baru kemudian mengajukan anggaran,” ujar Iksan.
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa dirinya akan selalu menguji setiap usulan program. Ia mengaku akan menanyakan secara rinci tujuan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, setiap OPD wajib menyiapkan data yang valid dan relevan. Dalam konteks ini, Bupati Morowali tekankan transparansi sebagai prinsip utama dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program.
Bupati Morowali Tekankan Transparansi, OPD Diminta Kooperatif
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya sikap kooperatif selama pemeriksaan BPK berlangsung. Ia meminta seluruh OPD terbuka dalam memberikan data kepada BPK. Bahkan, ia menekankan bahwa respons cepat dan akurat akan mempercepat proses pemeriksaan serta meningkatkan kualitas hasil audit.
“Semua OPD harus kooperatif. Berikan data yang diminta secara lengkap dan jelas. Dengan begitu, proses pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tidak hanya itu, langkah ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegas Iksan.
Selain itu, ia menilai keterbukaan data sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun sistem kerja yang transparan, terstruktur, dan berbasis bukti. Dalam kerangka tersebut, Bupati Morowali tekankan transparansi sebagai kunci dalam mencegah penyimpangan.
Kemudian, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta BPK melakukan pemeriksaan secara mendalam. Ia ingin hasil audit benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan yang tepat sasaran.
Lebih jauh, ia berharap seluruh program pembangunan ke depan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya integrasi data dalam setiap kebijakan. Oleh sebab itu, setiap OPD harus meningkatkan kapasitas analisis dan perencanaan.
Pada akhirnya, ia menegaskan kembali bahwa transparansi dan data harus menjadi dasar utama dalam tata kelola pemerintahan. Ia ingin memastikan setiap program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penutup arahannya, Bupati Morowali tekankan transparansi sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya. (G)
