Parimo, Teraskabar.id – “Saya mau lihat siapa yang kepanasan,” tegas Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, menanggapi polemik usulan Wilayah Pertambangan (WP) yang luasannya mencapai 355.954 hektare dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang mencapai 53 titik.
Pernyataan tersebut ia lontarkan usai membatalkan seluruh usulan WP dan WPR pada 10 Oktober 2025, setelah muncul kejanggalan dalam dokumen yang beredar luas di masyarakat.
Menurut Bupati Erwin Burase, dari hasil koordinasi dengan Dinas ESDM Sulawesi Tengah, setelah pembatalan tersebut, WP Parigi Moutong akan kembali ke luasan semula, yakni sekitar 500 hektare.
“Kalau merujuk luasan awal, semua wilayah bisa masuk, termasuk rumah jabatan bupati,” ujarnya dengan nada heran.
Erwin mengungkapkan, awalnya ia hanya mengetahui 16 titik lokasi tambang yang diusulkan. Namun, hasil temuan menunjukkan ada 41 titik yang dimasukkan tanpa surat pengantar resmi.
“Yang saya tahu, lampiran yang sah itu ada parafnya. Yang beredar justru tidak ada. Jadi lebih baik saya cabut saja,” katanya.
Ia menegaskan, pembatalan ini bukan akhir, tetapi langkah awal untuk membersihkan proses administrasi dan memastikan usulan tambang dilakukan sesuai aturan. “Saya ingin tahu siapa yang mengubah daftar usulan itu. Semua menyangkal, jadi siapa pelakunya? Mahluk halus yang ubah? Jelas bukan, ini mahluk kasar,” sindirnya tajam.
Bupati Erwin juga mengakui adanya kelemahan dalam alur administrasi pemerintahan daerah, termasuk surat tembusan yang tidak sampai ke DPRD dan Sekda, meski tercantum dalam dokumen resmi. Karena itu, ia berkomitmen memperbaiki sistem pengusulan agar lebih transparan dan akuntabel.
Rencananya, Pemkab Parigi Moutong akan kembali mengusulkan WP tahun depan setelah melalui kajian ilmiah dan pemetaan menyeluruh. “Kita akan pastikan wilayah tambang tidak tumpang tindih dengan lahan pertanian, permukiman, atau hutan lindung,” jelasnya.
Untuk itu, Pemkab Parigi Moutong akan menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam penyusunan kajian teknis. “Saya sudah dijadwalkan bertemu Rektor Unpad. Kita ingin mereka turun langsung meneliti kandungan, dampak lingkungan, dan potensi ekonominya. Pengelolaan sumber daya alam penting, tapi tidak boleh merusak sektor lain,” jelasnya. (red/teraskabar)
